Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 75. Tambahan Lembaran Negara nomor 480. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara nomor 19 tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat nomor 38 tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 74. Tambahan Lembaran Negara nomor 479. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat nomor 18 tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran Negara nomor 93 tahun 1951) sebagai Undang-undang. Pemerintah berdasarkan Pasal 96 a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1953 tentang Kewajiban Melapo…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Nopember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 70. Tambahan Lembaran Negara nomor 471. Undang-undang ini mengatur tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan. Dalam rangka melaksanakan politik perburuhan Pemerintah, perlu diketahui jumlah perusahaan di seluruh Indonesia serta jumlah dan susunan buruhnya. Sehubungan dengan itu, Pemerintah m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1953 tentang Pengesahan Perja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juni 1953 dalam Lembaran Negara nomor 56. Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington, bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pemberi kredit yang jumlahnya seti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1953 tentang Pengubahan Bea P…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1953 dalam Lembaran Negara nomor 53. Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 "Jachtordonnantie Java En Madura 1940" (staatsblad 1939 nr 733). bahwa dianggap perlu untuk mengubah.bea pemburuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Jachto…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Mei 1953 dalam Lembaran Negara nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dalam rangka penggantian perseroan terbatas "De Javasche Bank” dengan badan hukum baru yakni “Bank Indonesia” dan agar pimpinan bank sentral yang telah dinasionalisasi de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1953 tentang Kedudukan Keuang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Mei 1953 dalam Lembaran Negara nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehubungan Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1951) tentang gaji dan tunjangan-tunjangan kepada Ketua, tunjangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1953 tentang Pemberian Tunjang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Mei 1953 dalam Lembaran Negara nomor 36, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 Pasal 17 tentang kedudukan keuang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1953 tentang Penilaian Persedi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 April 1953 dalam Lembaran Negara nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 396. Undang-undang ini mengatur tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada de Javasche Bank. Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini, maka persediaan uang emas dan bahan uang emas milik D.Javasche Ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 April 1953 dalam Lembaran Negara nomor 29, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka pemilihan Anggota Konstituante dan DPR perlu,diadakan peraturan undang-undang dimana diatur pula jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlun…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1953 dalam Lembaran Negara nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pernyataan perlunya beberapa tanah partikelir dikembalikan menjadi tanah negeri, bahwa beberapa tanah partikelir yang terletak di dalam dan di sekitar Kotapraja Jakarta Raya perlu segera dikembalikan menjadi tanah Negeri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagi…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 98. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.). Menyatakan bahwa Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang diny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1953 tentang Penetapan "Undang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Februari 1953 dalam Lembaran Negara nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 630. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952" (Lembaran Negara nomor 2 tahun 1952) sebagai Undang-Undang. Undang-undang Dasar Sementara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1953 tentang Apotik Darurat
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Januari 1953 dalam Lembaran Negara nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Apotik Darurat. Dikarenakan jumlah apoteker di Indonesia yang masih sedikit sehingga pembuatan dan pembagian obat-obat secara teratur untuk rakyat tidak berjalan lancar, maka diperlukan Undang-undang yang mengatur agar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 1953 dalam Lembaran Negara nomor 18, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pembukaan Apotik. Dalam rangka pelaksanaan amanat UUDS Pasal 42, maka perlu diadakan peraturan sementara tentang penempatan apotik-apotik. Dalam Undang-undang ini, dilarang membuka apotik termasuk juga membuka kembali …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1953 tentang Mengubah dan Mena…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Januari 1953 dalam Lembaran Negara nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 670. Undang-undang ini mengatur tentang Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908. Dalam rangka mendapatkan masukan bagi negara atas pemegang mobil-mobil mewah yang tidak dipakai dalam lalu-lintas umum, maka perlu dilakukan pengubahan dan penam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1953 tentang Penetapan “Unda…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Januari 1953 dalam Lembaran Negara nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Mengenai Penimbunan Barang-Barang” (Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 Tertanggal 16 September 1951) sebagai Undang-Undang. Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 96 dan Pasal 14…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1958 Tentang Penetapan Bagi…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 97. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.). Menyatakan bahwa Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1958 Tentang Penetapan Bagi…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 95. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W). Menyatakan bahwa Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang din…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagi…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 95. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) menyatakan bahwa Anggaran dari bagian I.B.W. V (Jawatan Pos. Telegrap dan Telepon) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah