Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan hadir dalam buku ini, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan, pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah, masalah relokasi korban tsunami, hingga kritik terhadap Perpres 36 tahun 2005.
Buku ini ditulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai penyedia jasa bidang jasa komnstruksi pada tiga buah BUMN selama hampir 3 dekade ditambah 13 tahun menggeluti masalah yang berhubungan dengan hukum konstruksi dan 6 tahun terakhir ini menangani masalah klaim kontruski dan penyelesaian sengketa konstruksi melalui Arbitrase dari para klien Kantor Advokat Gani Dejmat dan Partn…
Lahirnya sertifikat hak atas tanah dalam kenyataannya belum dapat dikatakan dapat memberi jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah yang dimiliki, karena ternyata hingga saat ini banyak sengketa sertifikat yang digugat di pengadilan bahkan sertifikat yang pernah diperkarakan di Pengadilan Umum (dalam perkara perdata) juga diperkarakan lagi di Pengadilan TUN. Buku ini berisi urgensi pembahasan…
Buku ini menyajikan ketentuan-ketentuan di bidang hukum konstruksi bangunan/proyek di Indonesia. Baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis.Selain itu buku ini juga mengungkapkan beberapa masalah yang menghambat penyelenggaraan proyek konstruksi bangunan di Indonesia. Misalnya masalah tanah, masalah kontrak kerja proyek konstruksi, sengketa perdata di bidang bangunan, sengk…
2 eks.
dihimpun oleh: E. Soewandha Natanegaradan Karbini
Pada dewasa ini data-data empirik di dunia pariwisata Indonesia yang sarat potensi menunjukkan adanya tumpang tindih dan kekosongan pengaturan hukumnya. Permasalahan yang ditelaah dalam buku ini meliputi bagaimana mensinergikan prinsip-prinsip hukum kepariwisataan internasional yang berlaku dewasa ini dengan hukum kepariwisataan Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila, bagaman ahak ekono…
Topik-topik yang dibahas dalam buku ini, diantaranya: 1. Dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia; 2. Perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang; 3. Bentuk-bentuk kegiatan penguasaan pasar atau posisi dominan dalam berusaha; 4. Penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undang lelang yang berlaku. Serta membagi dalam 5 bab yitu bab 1 mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang dan sumber hukum lelang. Bab 2 mengenai pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaan dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lela…