Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-307-7

Deskripsi Fisik

xvi, 284 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 SIM p

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Siste…

Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …

Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu

Buku ini sebagai respons atas berbagai persoalan atau kontroversi yang timbul di dalam masyarakat mengenai masalah-masalh konstitusi dan ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen atau perubahan atas konstitusi, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut Sistem Parlemen Dua…

Penelitian disertasi ini menyangkut tema yang konsisten pada kajian Hukum Tata Negara. Sehubungan dengan itu, tipologi penelitiannya tergolong pada penelitian hukum normatif atau doktriner (legal research). Metode penelitian hukum normatif berbasis pada data sekunder (bahan-bahan hukum). Pendekatan pembahasan bersifat analisis deskriptif, yuridis-normatif perundang-undangan. Sandaran kerangka t…

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku ini mulanya adalah disertasi penulis dimana pada dasarnya untuk mewacanakan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan

Himpunan peraturan perundang-undangan: Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 P…

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 109 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4130 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Paten. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Disamping itu perlu adanya peruba…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 188 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.08 UND

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

viii, 202 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ABD

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-unda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.08 UND

Informasi peraturan di bidang perbankan Desember 1997

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 89 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.082 INF

Legislative Drafting: Perancangan Perundang-Undangan

Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…

Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kombinasi antara proses politik dan proses hukum. Perdebatan panjang selalu mewarnai alternatif-alternatif gejala sosial yang akan dicantumkan di dalam muatan. Buku ini mengupas prinsip-prinsip merancang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia setelah keluarnya UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta meny…

Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya

Mencipta bukan hal yang mudah dilakukan. Hasil ciptaan bagaimanapun bentuknya, merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Sementara itu, agar sesuatu ciptaan tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, sebaiknya dan bahkan seharusnya didaftarkan. Dalam buku ini Gatot Supramono, salah seorang hakim pada sebuah pengadilan tinggi membahas banyak hal tentang hak cipta tersebut antara lain: tinjauan umu…

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lai…

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Setiap Pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yag salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa dipergunakan untuk…

Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal mendasar yang berhubungan dengan transportasi di perairan. Uraian diawali dengan pengertian mengenai transportasi di perairan, landasan hukum, dan klasifikasinya. Kemudian mengenai berbagai usaha jasa transportasi di perairan, mulai dari jasa angkutan, bongkar muat, hingga usaha pergudangan (warehousing).

Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia

Buku ini adalah rentetan pemikiran yang berantai dari filosofis teoretik ke praktik aktual tentang perundang-undangan di Indonesia, yang selama ini belum ada Communis opinio doctorum, sehingga belum tercipta kesatuan pandang tentang struktur, materi dan juga terminologi yang mencakup dalam ilmu dan pengetahuan perundang-undangan.

Dinamika perundang-undangan di Indonesia

Buku ini diberi judul Dinamika Perundang-undangan di Indonesia dikarenakan dalam buku tersebut perkembangan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan berbagai pandangan dalam bidang legislasi. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi…