Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kombinasi antara proses politik dan proses hukum. Perdebatan panjang selalu mewarnai alternatif-alternatif gejala sosial yang akan dicantumkan di dalam muatan. Buku ini mengupas prinsip-prinsip merancang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia setelah keluarnya UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta meny…
Mencipta bukan hal yang mudah dilakukan. Hasil ciptaan bagaimanapun bentuknya, merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Sementara itu, agar sesuatu ciptaan tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, sebaiknya dan bahkan seharusnya didaftarkan. Dalam buku ini Gatot Supramono, salah seorang hakim pada sebuah pengadilan tinggi membahas banyak hal tentang hak cipta tersebut antara lain: tinjauan umu…
Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lai…
Setiap Pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yag salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa dipergunakan untuk…
Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal mendasar yang berhubungan dengan transportasi di perairan. Uraian diawali dengan pengertian mengenai transportasi di perairan, landasan hukum, dan klasifikasinya. Kemudian mengenai berbagai usaha jasa transportasi di perairan, mulai dari jasa angkutan, bongkar muat, hingga usaha pergudangan (warehousing).
Buku ini adalah rentetan pemikiran yang berantai dari filosofis teoretik ke praktik aktual tentang perundang-undangan di Indonesia, yang selama ini belum ada Communis opinio doctorum, sehingga belum tercipta kesatuan pandang tentang struktur, materi dan juga terminologi yang mencakup dalam ilmu dan pengetahuan perundang-undangan.
Buku ini diberi judul Dinamika Perundang-undangan di Indonesia dikarenakan dalam buku tersebut perkembangan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan berbagai pandangan dalam bidang legislasi. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi…
Buku ini mendeskripsikan konsep yang terkait dengan perundang-undangan dan menganalisis mengenai dinamika perkembangan hirarki dan jenis serta proses pembentukan undang-undang di Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Adapun hal-hal yang dijabarkan dalam buku ini adalah tentang teori perundang-undangan; pengertian undang-undang, kedudukan undang-undang-undang dalam hirarki norm…
Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 di 3 provinsi yaitu Bali, Kepualauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebu…
Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…
Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…
Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengisi kekosongan akibat dari pasal, memperjelas undang-undang yang dinyatakan mahkamah konstitusi, dan mengharmonisasikan peraturan sebagai akibat dari pasal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan data akademis dan …
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas,tahap persiapan,tahap penyusunan RUU,tahap perumusan,tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR,sampai tahap pengesahan,pengundangan,dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
UU Nomor 29 Tahun 2000, Buku I dan II
Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: Problematika dan konsep kesejahteraan hakim dalam RUU tentang jabatan hakim;Monopoli dalam perspektif Undang-undang No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi, dibahas mengenai urgensi pembentukan RUU tentang Sistem pengawasan intern pemerintah. Dari perspektif hukum yang menganalisa konsep kese…
Salah satu tugas badan legislasi DPR ialah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU dilakukan di tiga daerah, yaitu provinsi aceh, provinsi DI Yogyakarta, dan provinsi Kaliomantan Timur. Buku ini merupakan kajian dan dari bhasil peninjauan atas UU no. 12 thn. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentu belum memuat keseluruha…