Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5071. Undang-undang ini memberi kejelasan dan pengaturan mengenai kearsipan, antara lain: pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan; asas, tujuan dan ruang lingkup arsip; sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; pengelolaan arsip; …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 145 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5064. Undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum bagi penyedia paspor biasa bagi jemaah haji agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan mulai tahun 1430 Hij…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5072. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan rumah sakit; asas dan tujuan; tugas dan fungsi; tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; persyaratan; jenis dan klasifikasi; perizinan; kewajiban dan hak; pembiayaan; penca…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5075. Undang-undang memuat kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelay…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratur…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat ter…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pend…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Proto…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Maret 2009 dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4990 merupakan Pengesahan Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perd…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan K…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015. Undang-Undang ini mengatur kebijakan penyelenggaraan peternakan dengan pendekatan sistem agrobisnis yang dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, kebijakan penyelenggaraan kesehatan hewan yang dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional de…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawab…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5026 merupakan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007; Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007, Lapora…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5061. Undang-undang ini menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan haji, khususnya terkait dengan pe…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 146 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pos yan…