Privatisasi Versus NEO-Sosialisme Indonesia

Privatisasi badan-badan usaha milik negara adalah salah satu kebijakan yang dapat dipilih dalam konteks pemulihan ekonomi nasional dan penyehatan perusahaan bersangkutan. Kebijakan tersebut sangat berkaitan erat dengan upaya mewujudkan good corporate governance. Di sini akan muncul perilaku sadar biaya yang senantiasa berjalan seiring dengan pengawasan publik. Wahana yang dapat digunakan untuk …

Dasar-dasar hukum kontrak internasional

Hukum kontrak internasional adalah bidang ilmu yang sulit untuk dipahami. Pada Bab 1 memuat dasar-dasar atau fondasi mengenai hukum kontrak internasional. Bab II menguraikan di mana kita dapat menemukan sumber hukum kontrak internasional. Bab III menguraikan siapa saja yang terlibat di dalam suatu kontrak internasional, dst.

Hukum Ekonomi Internasional: Interpretasi dan Implementasinya dalam Beberapa …

Liberalisasi perdagangan menimbulkan konsekuensi yang berat di mana tingkat pertumbuhan ekonomi (economic growth) antara negara maju dan negara berkembang menjadi tak seimbang Negara berkembang yang masih berada pada proses perjuangan untuk mencapai tingkat industrialisasi mengalami kesulitan yang signifikan karena tidak mempunyai sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi Oleh karena itu, ne…

Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 2

Sekitar 1000 perkara perselisihan hasil pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah Itu Jauh Meningkat dibandingkan perkara pada pemilu 2004, sebanyak 478 perkara. Daro 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar ditangani oleh O.C. Kaligis.

Perempuan di antara berbagai pilihan hukum

Berisi hasil penelitian mengenai bagaimanakah budaya hokum dan sub budaya hokum masyarakat batak toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan.

Hukum dalam Ekonomi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-732-976-3

Deskripsi Fisik

xxxvi, 165 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SAR h

Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-327-4

Deskripsi Fisik

viii, 220 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 SUP s

Hukum anggaran negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-9569186

Deskripsi Fisik

viii, 185 hal. ; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SIn h

Hukum Harta Perkawinan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-572-6

Deskripsi Fisik

xiv, 336 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 SAT h

Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Agama dan Hukum Perkawinan Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 375 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 RAM

Aspek Hukum dalam Ekonomi Global

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-403-3

Deskripsi Fisik

231 hal. :il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SUH a

tentang hukum perkawinan di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

97 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 PRI

Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 103 hlm. ; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 DJU

Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-450-237-5

Deskripsi Fisik

223 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SUM a

hukum kekeluargaan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 402 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.015 SUD h

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia

Buku ini membahas tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masalah-masalah yang terkait langsung atau yidak langsung juga dibahas pada buku ini.

Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembo…

Pada saat naskah buku ini ditulis kurang lebih 7 tahun yang lalu pada waktu itu Pengadilan berpandangan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung ditolak oleh Pengadilan

Hukum pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara prabakti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.

Hukum acara persaingan usaha di Indonesia

Buku ini sebagai salah satu upaya untuk mempelajari dan memahami aturan, norma dan prinsip hukum dalam Hukum Acara Persaingan Usaha di KPPU dan badan peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini antara lain mengenai eksistensi dan peranan hukum persaingan usaha, sumber-sumber hukum acara persaingan, kelembagaan KKPU, tata cara penanganan perkar…

Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia

Uraian dimensi hukum persaingan usaha yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999 yang berisikan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha,yakni perjanjian yang bertujua untuk a.melakukan praktik oligopoli,b.menetapkan harga,c.membagi wilayah,d.pemboikotan,e.kartel,f.trust,g.oligopsoni,h.integrasi vertikal,i.perjanjian tertutup dan j.perjanjian dengan pihak luar negeri. Kemudian,keg…