Ditapis dengan
Undang-undang Republik Indonesia nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Nega…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 109, Tambahan Lembaran Negara nomor 1644. Undang-undang ini mengatur tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 120 Ayat 2 maka keikut-sertaan Negara Republik Indonesia da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan “Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 1643. Undang-undang ini menetapkan “Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah” (Lembaran …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 57 tahun 1958 tentang Penetapan Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 107, Tambahan Lembaran Negara nomor 1642. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1952 Tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement) (Lembaran …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 55 tahun 1958 tentang Penetapan Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 105, Tambahan Lembaran Negara nomor 1640. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 78) sebagai Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Und…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Maret 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 551. Undang-undang ini mengenai pembentukan Kota Tegal sebelum Perang Dunia ke-II telah mempunyai tingkatan yang sejajar dengan Kabupaten dahulu, sehingga status sebagai Kota Kecil sudah selayaknya dirasakan sebagai suatu kemunduran buat daerah tersebut, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gela…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 103 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 705. Undang-undang ini perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur urusan akuntansi; dan memperlindungi gelar "akuntan" ("accountan") dengan undang-undang;
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Per…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 706. Undang-undang ini menetapkan tentang tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export Import Bank of Washington sebagai penglaksanaan pemberian kredit, yang berjumlah setinggi-tingginya 100 juta dollar Amerika Serikat oleh Bank tersebut, masih har…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tari…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 711. Undang-undang ini menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953 dan tahun-tahun berikutnya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 117, tambahan lembaran Negara nomor 4432, merupakan Undang-Undang yang menjamin Akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, keg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4415. Dalam undang-undang ini diatur secara rinci tugas dan kewenangan dari komisi yudisial, ditunjuk dan pemberhentian anggota komisi yudisial, pembatasan perangkap untuk posisi anggota komisi yudisial, dan panitia seleksi untuk mempersiapkan calon angg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 86 dan tambahan lembaran negara nomor 4412. Dengan berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 85 dan tambahan lembaran negara nomor 4411 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 67dan tambahan lembaran negara nomor 4401.Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang sudah tidak sesuai lagi.Pembaharuan Undang- undang tentang Kejaksaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggung…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004, dalam Lembaran Negara nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara nomor. 4400, merupakan undang-undang yang membahas tentang pemeriksaan keuangan negara. Undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, dan memiliki landasan operasional yang memadai bagi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Pe…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 727. Undang-undang ini mengenai Perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Pada bulan April 1951, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mr. A. Subardjo, dalam kunjungannya ke Thailand, menyatakan Perjanjian Pers…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 102, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIIA (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 109. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi Bagian I terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republ…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 101, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 dan Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 100, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 32, tambahan lembaran Negara nomor 4377 merupakan undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air. Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan menyeluruh meliputi proses pengelolaan sumber daya air, wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, kebijakan dan stra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah