Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Buku pegangan ini merupakan rangkaian ”Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum” dan kumpulan tulisan dari par…
buku ekonomi internasional ini berusaha memasukkan nilai-nilai nasional (kepentingan) di dalam percaturan hak dan kewajiban ekonomi negara-negara secara khusus dalam satu bab walaupun acuan utamanya adalah literatur barat
Buku ini adalah terjemahan dari sebuah disertasi yang menarik yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda dan dipertahankan oleh Dr. Herlien Budiono di Universitas Leiden, Belanda, pada tahun 2001. Disertasi yang judul aslinya adalah "Het Evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht, Contractenrecht op Indonesische beginselen geschoeid" tersebut telah menghasilkan gelar doctor. Makna d…
Buku ini menyajikan secara intensif dan konprehensif bagaimana perlindungan kemasan produk merek terkenal terhadap persaingan curang dengan contoh-contoh kasus seperti pemalsuan produk dari suatu merek terkenal atau terdapatnya peniruan merek terkenal, namun justru pada trade derss sebuah produk di pasaran.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai Guru Besar dan Doktor di bidang hukum sesuai dengan kepakaran mereka masing-masing yang menyoal pelbagai persoalan dan fenomena hukum di Indonesia. Kendati diterbitkan menyambut ulang tahun ke-45 Prof. Dr. Zudan Arid Fakrulloh, S.H., M.H.
Introduction : between the horrors and necessity of war Grotius and contingent pacifism International solidarity and the duty to aid The principle of priority or first strike The principle of just cause The principle of proportionality Custom and the Nuremberg "precedent" Prosecuting military and political leaders Prosecuting civilians for complicity : The Krupp Defining state aggression
2 eks.
Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Badan Pertanahan Nasional dan peraturan lainnya yang dikeluarkan lembaga terkait. Dalam perkembangannya muncul berbagai istilah lain dari rumah susun seperti aparte…
Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.
Buku ini menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia, wilayah politik puralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum.