Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya; memberikan jaminan perlindungan dan k…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang tersebut yaitu: mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinda…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mencabut ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di siding pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Perubahan Kedua atas Undang-Undan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5078. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, yang menyatakan bahwa pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ke…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik I…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kep…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agree…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2009 dalam Lembaran Negara nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5024. Undang-undang ini mengatur kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk …

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XXXII, 932 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1104 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1096 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2000 dalam Lembaran Negara No. 2412 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4044 merupakan undang-undang mengenai Rahasia dagang, sebagai Negara berkembang Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tanggung dikalangan dunia usaha, hal ini sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi, daya saing sem…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 7 Juni 2000 dalam Lembaran Negara nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3964, merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Mentawai Mengatur dan menetapkan tentang pemilihan umum lokal yang dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmia…

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 2

Maksud dan tujuan penerbit dapat menerbitkan buku seri Himpunan Peraturan Kepegawaian ini dimaksud berkeinginan membantu para Pegawai Negeri Sipil, pengelola perpustakaan pemerintah, serta kepada masyarakat luas untuk memudahkan mencari dan mendapatkan peraturan-peraturan yang terbaru, dan juga dapat memenuhi kebutuhan dinas serta menambah ilmu pengetahuan di bidang kepegawaian

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 I

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-undang 1945, Negara dan Pemerintah, serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan di dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.

Perundangan tentang otonomi daerah

Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial T…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Pebruari 1992 dalam Lembaran Negara Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468 undang-undang ini membahas tentang Jaminan Sosial Kerja. Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja daam perkembangan pembagunan nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha d…

Problematika pembatalan peraturan daerah

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah daerah banyak menerbitkan perda dan produk hukum daerah lainnya tentang pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun sebagian dari perda atau produk hukum daerah lainnya secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih t…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepabeanan dan Rancangan Un…

UU Nomor 10 Tahun 1995 dan UU Nomor 11 Tahun 1995, Buku I, II, III, IV dan V

53 Tanya jawab seputar tenaga kerja (untuk karyawan dan perusahaan)

Sampai saat ini, masalah tenaga kerja tercatat menempati peringkat pertama terbanyak dari sisi jumlah pertanyaan yang masuk ke rubrik Klinik situs hukumonline.com. Atas dasar itu, kami memilih menerbitkan kasus-kasus tenaga kerja dalam buku ini. Pertanyaan dan jawaban ynag kami sampaikan merepresentasikan berbagai hal dalam ketenagakerjaan, baik hubungan kerja, upah, pesangon, perjanjian kerj…