Ditapis dengan
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 59 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2012 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun serta mengusulkan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan besaran kebutuhan anggarannya. Pedoman ini memuat arah kebijakan untuk masing-masing program juga dilengkapi dengan lampiran matriks arah kebijakan dan egiatan, ketentuan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 53 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW a
Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 39 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 KIK a
Analisis laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas belanja daerah un…
hasil pemeriksaan tematik BPK terhadap kementerian dalam negeri berkaitan dengan adanya permasalahan yang harus diatasi agar tidak mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan belanja daerah untuk meningkatan pembangunan manusia. sedangkan pada pemerintah daerah diarahkan pada pengelolaan belanja daerah untuk program/kegiatan pembangunan manusia …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 72 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 SUK a
Transfer ke daerah dalam APBN
Transfer dana ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer dana perimbangan meliputi transfer dana bagi hasil pajak;bagi hasil sumber daya alam;alokasi umum dan alokasi khusus. Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi: transf…
- Edisi
- Cetakan kedua
- ISBN/ISSN
- 9786021875605
- Deskripsi Fisik
- xi, 170 hal. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.72 TRA
Proyek Perubahan Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Sekretariat…
Pada setiap instansi pemerintah pasti memiliki barang yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dari pengadaan barang dan jasa yang telah dianggarkan melalu DIPA Kementerian/Lembaga maupun barang lain yang diperoleh dari hibah atau pemindahtanganan. Dengan bertambahnya setiap tahun akan menambah k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 26 hlm. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.2 MAK p
APBN konstitusional : prinsip dan pilihan kebijakan
APBN Konstitusional adalah APBN yang terstruktur dan proses penyusunannya dilakukan dengan berpedoman pada sejumlah prinsip atau asas yang dirumuskan berdasarkan amanat UUD 1945. Buku ini merangkum berbagai aspek dan segi dari manata UUD 1945 secara langsung dan tidak langsung yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam merumuskan prinsip dan asas penyusunan APBN Konstitusional.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786022670308
- Deskripsi Fisik
- 307 hal. : il ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.598 APB
Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah
Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…
- Edisi
- Cet. 1 (2014)
- ISBN/ISSN
- 979-442-404-8
- Deskripsi Fisik
- x, 313 hlm.:il.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.485 98 SUW d
Anggaran berbasis kinerja: penyusunan APBD secara komprehensif
Menyajikan prosedur dan persoalan dalam penyusunan anggaran untuk organisasi sektor publik secara rinci dan komprehensif;menawarkan paradigma baru dan perbandingan yang langka dalam hal konsep dan proses antara penyusunan anggaran dengan pendekatana terbaru. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisonal memiliki banyak kelemahan. Penggunaan teknik Anggaran Berbasis Kinerja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789793532370
- Deskripsi Fisik
- Xiv, 380 hal. ;24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 ANG a
Anggaran pendidikan dalam APBN
Struktur anggaran pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, kedua anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, ketiga anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. An…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021875612
- Deskripsi Fisik
- xii,106 hal. : ilus. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Otonomi Parlemen Menuju Kemandirian Anggaran DPR RI
Buku ini merupakan pengembangan dari tulisan Penulis tentang Bab Otonomi Parlemen pada Buku Penulis yang berjudul "Manajemen Keparlemenan: Strategi dan kebijakan dalam Mengelola Perubahan diantara Agenda dan Sinisme-Resistensi Publik", yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI tahun 2011.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027466142
- Deskripsi Fisik
- ix, 57 hal., il.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.331 SAE o
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.146 Tambahan Lembaran Negara No. 5907, merupakan undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai sekitar 5,2o/o (lima koma dua persen) atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2016 sebesar 5,3% (lima…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 2015 dalam Lembaran Negara No. 278, Tambahan Lembaran Negara No. 5767, merupakan undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, serta Kerangka Ekon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI
Buku ini menguraikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Peran APBN dalam Perekonomian, Struktur APBN, Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN, Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami buku ini juga diberikan definisi/pengertian dari masing-masing nomenklatur. Penyajian secara kronologis da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8722-38-4
- Deskripsi Fisik
- viii, 68 hlm. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.331 TIM p
Pengelolaan APBD provinsi: konsepsi dan komparasi pelaksanaan tingkat nasiona…
Buku ini membahas tiga aspek mendasar pengelolaan APBD provinsi. Pertama, kajian tentang konsep penyusunan dan pengelolaan APBD; kedua, gambaran umum pelaksanaan APBD provinsi secara nasional sebagai basis komparasi bagi daerah otonomi baru, ketiga, kajian tentang kinerja dan prospek pengelolaan APBD daerah otonomi baru. Kajian tersebut mencakup kondisi umum, proses perencanaan dan realisasinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789799052803
- Deskripsi Fisik
- xiv,104 hal. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.12 HAR p
Government Statement on the Draft State Budget for 1990-1991 to the House of …
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1990-1991 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 33 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Government Statement on the Draft Yearly Development Plan and the 2001 State …
Pernyataan pemerintah pada Draft Rencana Pembangunan Tahunan dan APBN 2001 untuk Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Government Statement on the Draft State Budget for 1997-1998 to the House of …
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1997-1998 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 31 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Government Statement on the Draft State Budget for 1996-1997 to the House of …
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1996-1997 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 32 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Government Statement on the Draft State Budget for 1983-1984 to the House of …
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1983-1984 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 45 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah