Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurzorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri A, terdiri dari bab tiga yang khususnya mencakup tinjauan sejarah dari daerah-daerah yang ada di Hindia Belanda. Di dalam buku, terdapat penjelasan historis…
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri B, dikhususkan sebagai buku yang berisi lampiran-lampiran kontrak kesepakatan di beberapa daerah Hindia Belanda dan bukti-bukti atas peristiwa yang ditulis…
Buku ini bukan hanya berisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terdapat juga catatan serta pernyataan dari W. L. H. Koster sebagai penulis. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering kali kata ‘opzettelijk’ (dengan sengaja), ‘Schuld’ (kesalahan), dan ‘wederrechtelijk’ (melawan hukum) disebutkan. Namun, masih terdapat kesalahan penafsiran terhadap kata-kata itu. Seperti cont…
Kata Pengantar: “Bangsa Belanda telah diberitahu dalam berbagai kesempatan bahwa, menurut banyak orang, kebutuhan untuk mengatur urusan percetakan di Hindia Belanda perlu diatur dengan undang-undang. Sebagaimana telah diindikasikan secara jelas dalam pembahasan ayat terakhir pasal 59 UUD, pengaturan oleh Undang-Undang tentang hal-hal yang tidak secara khusus tercantum dalam ayat-ayat sebelumn…
Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Hukum Pidana Hindia Belanda dijabarkan dan dibahas salam buku ini. Alting dalam kata pengantar buku ini menjelaskan sedikit maksud dan tujuan dari diterbitkannya buku ini " Kemudian pada tanggal 16 September lalu. Pensiunan Rektor Magnificus, yang melaporkan dari tempat ini tentang nasib Universitas ini setahun yang lalu, ditegaskan olehnya bahwa jumlah guru besar akan ditambah agar lembaga ter…
"Buku ini mengupas tuntas pengelolaan Belanda atas Jawa selama tiga abad. Jawa adalah rantai kedua dari pulau-pulau besar yang membentang dari semenanjung Malaya hingga Australia. Panjangnya yang terbesar adalah lebih dari seribu mil, jarak yang kira-kira setara dengan jarak dari New York ke Louisville atau Charleston, atau di dunia lama dari Paris ke Wina. Luas pulau itu tidak lebih dari seper…
Buku dengan tebal 44 halaman ini diterbitkan pada tahun 1895, berisi mengenai catatan perjalanan Röell sebagai laksamana madya. Ia pada saat itu juga berperan sebagai ajudan ratu dalam pelaksanaan tugas luar negeri. Röell menjelaskan perjalanannya secara personal dan detail dalam mengarungi lautan Hindia Belanda, seperti tugas sehari-hari yang juga berkenaan dengan para laksamana madya lainn…
Dalam buku ini, terdapat pembahasan berupa opini-opini dan catatan yang ditulis oleh A. J. M. van Wessem mengenai rancangan undang-undang armada yang mengatur armada laut Belanda di Hindia Belanda bernama De Vlootwet. De Vlootwet 1924 adalah RUU yang diajukan oleh Menteri Keuangan Hendrikus Colijn pada tahun 1923 yang bertujuan untuk menetapkan komposisi dan kekuatan angkatan laut dan pembangun…
Buku ini merupakan jilid kedua dari HukumTata Negara Belanda dan juga merupakan edisi ke-3 hasil amendemen. Pada jilid ini terdapat banyak perubahan dan penambahan dibandingkan dengan jilid sebelumnya. Terdapat banyak perubahan pada hukum yang tertuang di buku ini, seperti perubahan hukum provinsi, Undang-Undang baru pada konstitusi Hindia-Belanda, rancangan-Kan untuk amendemen Undang-Undang Ko…
Buku ini memuat tentang Yurisdiksi Gubernur Jenderal terkait dengan Perundang-Undangan di Hindia-Belanda dan terdiri dari lima bagian. Bagian satu berisi periode 1609-1814 dan periode 1814-1848. Bagian kedua berisi Konstitusi tahun 1848 dan Peraturan Pemerintah tahun 1854. Bagian ketiga berisi Konstitusi tahun 1922, Konstitusi Hindia, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta Gubernur Jenderal …
Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…
Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…
Dokumen ini seharusnya didahului oleh sebuah buku tentang hukum konstitusional Belanda-India yang pasti. Ini dimaksudkan sebagai pembenaran untuk sistem yang diikuti di dalamnya. Buku itu tetap belum selesai karena situasinya. Mungkin bisa menyusul nanti '). Dalam pernyataan saya, saya sebisa mungkin menghindari polemik. Sebentar lagi akan jelas apa pendapat saya tentang PAUL SCHOLTEN, TER HAAR…
Dalam buku ini penulis menjelaskan tentang rekonstruksi Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Ilmu hukum yang sebenarnya pernah dideskripsikan oleh Scholten sebagai kajian yang mengkaji hukum yang berlaku sebagai besaran tertentu. Tidak diragukan lagi, untuk setiap cabang ilmu tertentu ada besaran yang diberikan, berasal dari cabang ilmu lain, khususnya dari filsafat. Namun penulis berani meragukan…
Dalam buku Hoger Onderwijs in Indië? Koch membahas mengenai rencana pendirian pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Westerveld selaku perwakilan komite penasihat untuk pendidikan di Hindia Belanda melihat masalah pendidikan tinggi sebagai masalah pendidikan. Menurut Westerveld pendidikan dasar dan menengah yang memuaskan dan berstandar tinggi di Hindia Belanda akan berhasil menghadiri perguruan…
Makalah yang muncul dalam volume ini adalah kelompok terpilih, diedit dan direvisi, dari yang semula dipresentasikan pada seminar tentang kepemimpinan dan lembaga politik di India yang diadakan di University of California, Berkeley, 12-17 Agustus 1956. Seminar ini disponsori bersama oleh Proyek India Modern di Berkeley mengikat Komite Asia Selatan dari Asosiasi Kajian Asia. Diasumsikan oleh se…
Makalah yang direproduksi dalam volume ini dibahas pada konferensi yang diadakan di Washington pada tanggal 18 dan 19 Maret 1971, di bawah naungan Pusat Kajian Strategis dan Internasional Universitas Georgetown. Tema konferensi adalah Samudera Hindia, dan dari tahap perencanaan awal menjadi jelas bahwa masih sedikit informasi yang tersedia di wilayah yang luas ini. Samudera Hindia selama beber…