Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk memberikan panduan yang berguna dan jelas bagu anggota parlemen yang punya pemikiran pembaharu yang dapat mengembangkan tatanan untuk resim etika dan prilaku yang efektif - resim yang konsisten dengan konteks politik dan kultur lokal, namun disaat yang bersamaan juga memperlihatkan standar internasional yang mendasar.
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi DPR RI untuk mengikuti Kunjungan Kerja Ketua DPR RI selaku Presiden AIPA ke Malaysia, Singapura dan Myanmar adalah untuk menyampaikan visi dan misi Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA 2011-2012 untuk memberbesar kontribusi AIPA dalam membangun ASEAN Community tahun 2015 yang bertumpu pada tiga pilar, yakni security community, economic community, dan socio-cul…
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Korea Selatan ke Korea Selatan antara lain: untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen, yaitu antara DPR RI dengan Parlemen Korea Selatan serta memfasilitasi beragam pending matters yang muncul dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan serta untuk memperbarui komitmen Indonesia terhadap pengua…
Asian Parliamentary Assembly (APA) dibentuk pada tahun 1999 di Dhaka, Bangladesh dengan nama The Assoiation of Asian Parliaments for Peace (AAPP). Pada Sidang tahun 2006 di Teheran, Iran disepakati untuk mengubah nama menjadi Asian Parliamentary Asembly (APA). Keanggotaan APA saat ini menjadi 42 parlemen, 17 parlemen observer dan organisasi parlemen regional. AAPP yang semula hanya menekankan p…
Forum the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbaatar, Mongolia mempertegas kembali bahwa Asia dan Eropa memiliki common interest yang sekaligus juga menjadi common agenda. Yaitu demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup, good governance, dan anti-terorisme. Seluruh anggota ASEP, berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam agenda pembangun…
buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral
Buku ini merupakan berisi laporan tahunan dari Parlemen Australia tahun 1988-89.
Kaleidoskop ini disusun sebagai sebuah catatan sejarah ringkas dari peran aktif BKSAP DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BKSAP adalah pintu DPR ke dunia internasional yang dapat memberikan perspektif baru dari sisi aspirasi konstituen yang diwakili oleh anggota parlemen dan memberikan ruang bagi peningkatan fungsi parlemen di bidang legislasi,pengawasan dan anggaran dalam menghadapi …
Dalam sistem pemerintahan demokratis khususnya negara Indonesia yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat suatu rakyat. Buku ini mengkaji hubungan kek…
Isu-isu internasional kontemporer dalam diplomasi parlementer menganalisis berbagai permasalahan yang bersifat internasional dan domestik seperti kemiskinan,interfaith dialogue,penanggulangan emisi karbon,ketahanan pangan dan ancaman pandemi penyakit menular.
Tema peran IPU dalam kancah global, terutama kawasan, yang berkembang dinamis menjadi pilihan, karena banyak masalah dan tantangan berat yang dihadapi IPU pada dasawarsa kedua setelah berakhirnya perang dingin. Sementara, isu-isu terkait keamanan manusia (human security) dan upaya mencapai sasaran tujuan pembangunan MDGs menjadi bahan kajian, karena ini yang menjadi fokus keprihatinan PBB sebag…
Pendekatan manajemen keparlemenan pada dasarnya bukan ditujukan untuk menjawab isu-isu kritis secara instan tetapi sebuah proses. Karena perubahan terbaik adalah perubahan terencana dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mempertahankannya. Sebagai sebuah proses tentu membutuhkan tahapan-tahapn yang dikaitkan dengan kerangka waktu yang jelas.
Buku ini membahas tentang hak budget di parlemen Indonesia. Menurut penulis hak budget pada parlemen ini kuat, karena merupakan implementasi dari pasal 20A ayat (1) tentang fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR memiliki hak untuk ikut membahas dan memberi persetujuan. Di sisi lain, DPD yang juga merupakan parlemen Indonesia hanya mempunyai hak untk memberi pertimbangan. …
Parliamentary and presidential government, exemplified by the United Kingdom and most continental European countries on the one hand and the United States and Latin America on the other, are the two principal forms of democracy in the modern world. Their respective advantages and disadvantages have long been debated, at first mainly by British and American political observers, but with increasi…
In this book a number of topics: the formation of democratic representative elites after periods of authoritarian rule; the patterns of elite recruitment and political in CEE and the relationship they bear to the democratization of political regimes; the changes among political elites in post-communist CEE under the conditions of Europeanization and European integration; and the extent of simil…
In this fourth edition a number of subjects have been more fully explained, some minor changes have been made, and several inconsistencies have been rectified. The most significant change, however, has been the addition of a chapter on Robert's Rules of Order (Chapter 29), discussing the differences between Robert's Rules and the Standard Code and explaining how one who is familiar with the Sta…
The presentation of the Harper government's economic and fiscal statement in the House of Commons on Thursday 27 November 2008 set off a political explosion in Canada's parliamentary life, the likes of which have not been seen since the King-Byng affair of 1926.
Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…
Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …
Legislatif sebagai cabang kekuasaan dalam sistem demokrasi menjadi keniscayaan memerankan perannya melakukan cheks and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Tiga fungsi parlemen, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kehadiran Kaukus Ekonomi Konstitusi di DPR diikhtiarkan untuk mengawal fungsi parlemen, khususnya dibidang pengangga…