Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…
Buku ini merupakan bunga rampai terhadap problematika pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saat ini. Materi yang diangkat dalam bahasan buku ini berhubungan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya.
Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomaba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang p…
Buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi bab yang ada dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…
Sejarah mencatat bahwa konflik Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan. Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya mengukir sejarah baru dengan ditandatanganinya MoU di Helsinki, Finlandia. Melalui penelitian ilmiah yang mendalam, buku ini secara khusus menititikberatkan bahasannya pada tiga fokus amatan, yaitu: (1) peran kebijakan desentralisasi da…
Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagian kedua telaah berisi tulisan tentang menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah;inovasi pemerintahan daerah mengapa gagal?;Perempuan dan pilkada langsung:meretas jalan kesetaraan dalam p…
Buku ini merupakan bukti pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah bisa meningkatkan taraf hidup, kesehatan, dan pendidikan rakyat daerah, asalkan pemerintah daerah dan rakyat diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah daerahnya tanpa harus berpulang ke pemerintah pusat. Sekaligus membuktikan kreativitas, dedikasi, dan terobosan inovasi yang dilakukan oleh Fadel …
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang 22 tahun 1999 dan diterapkannya pronsip-prinsip otonomi daerah, maka muncul beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, maka buku ini membaha tentang sosialisasi otonomi daerah seperti kesiapan daerah,proporsi perimbangan keuangan pusat-daerah, penataan organisasi perangkat daerah,penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungj…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 dalam Lembaran Negara No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 5589, merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil k…
Buku ini menguraikan dengan jelas hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan bagaimana praktek menyelenggarakan pemerintah di daerah demi terwujudnya cita-cita atau tujuan negara.
Peraturan Pemerintah ini mengatur hubungan kerja sama yang konstruktif antardaerah menjadi sangat penting mengingat masing-masing daerah tentunya memiliki keunggulan, baik itu dari sisi ketersediaan dan profesionalitas sumber daya manusia, tersediaan sumber daya alam dan kemampuan mengelola pemerintah
Buku ini berisi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah dan Pilkada ini dilengkapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah