Buku ini berisi Perundang-undangan nasional yang mempunyai status hukum sederajat dengan undang-undang yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), dan Undang-undang Darurat termasuk Penpres dan Perpres -- yang disampaikan secara kronologis dari tahun 1945-2005. Penyebutan dilengkapi dengan data nama (judul), tanggal pengesahan dan penetapan, nomor LN dan TLN, sta…
Buku I, memuat Undang-Undang Nomor 1 s/d 19 Tahun 2009. Buku II, memuat Undang-Undang Nomor 20 s/d 31 Tahun 2009. Dan Buku III, memuat Undang-Undang Nomor 32 s/d 52 Tahun 2009 (TR).
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya suatu peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi daerah. Untuk membuat atau merancang suatu peraturan tidaklah mudah. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu hal tersebut. Buku ini khususnya ditujukan untuk mahasiswa dalam memahami dan memiliki keterampilan tentang proses dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan, …
Buku ini berisi tentang peraturan pelaksana Undang-Undang yang ada di Mahkamah Konstitusi
Beberapa substansi ideologis romantis konstitusi selalu mengemuka ketika ada wacana perubahan UUD. Berangkat dari kesadaran adanya mitos ideologis romantis itulah, di tengah-tengah keterdesakan untuk memperbaharui UUD 1945. Maka , diterbitkanlah buku ini.
buku ini pada pokoknya menguraikan latar belakang, pokok-pokok pikiran undang-undang paten, prosedur untuk memperoleh paten, hak dan kewajiban pemegang paten, serta masalah-masalah penting lainnya yang berpautan dengan paten. buku ini penting dan perlu terutama sekali bagi masyarakat industri yang secara khusus terkait dan berkepentingan dengan UU paten, maupun bagi dunia usaha dan masyarakat p…
Buku ini mempunyai nilai yang strategis dalam upaya pembangunan hukum yaitu dengan ditawarkan sebuah model hukum yang humanis partisipatoris dalam pembentukan hukum dan diuraikan pula arah politik hukum penyusunan peraturan perudang-undangan di indonesia sesuai dengan sistem norma yang paling baru. Buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh aparatur pemerintahan, anggota dewan, mahasiswa maupu…
UU Nomor 16 Tahun 1985
UU Nomor 15 Tahun 1985
UU Nomor 10 Tahun 1980
UU Nomor 10 tahun 2004, Buku 1 dan 2
UU Nomor 12 Tahun 1985
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)
Optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) memberikan ruang bagi masyarakayt untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.