Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 3345 - 3365

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 3387 - 3400

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 4070 - 4166

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…

Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997-2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1632 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.046 HIM

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pertahanan Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

153 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.052 UND

Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara

Undang - undang mengenai Kepolisian Negara

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-428-226-x

Deskripsi Fisik

xvii, 886 hlm.; ilus.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.063 MAR u

Kompilasi Undang-Undang & Peraturan Bidang Pendidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-97233-0-4

Deskripsi Fisik

x, 695 hlm., ilus, 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.08 ROZ k

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian

2 eks

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pos dan Telekomunikasi

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1529 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.099.2 HIM

Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001)

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

255 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.077 2 UND

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

792 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.04 HIM