Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1096 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2000 dalam Lembaran Negara No. 2412 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4044 merupakan undang-undang mengenai Rahasia dagang, sebagai Negara berkembang Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tanggung dikalangan dunia usaha, hal ini sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi, daya saing sem…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 7 Juni 2000 dalam Lembaran Negara nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3964, merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Mentawai Mengatur dan menetapkan tentang pemilihan umum lokal yang dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmia…

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 2

Maksud dan tujuan penerbit dapat menerbitkan buku seri Himpunan Peraturan Kepegawaian ini dimaksud berkeinginan membantu para Pegawai Negeri Sipil, pengelola perpustakaan pemerintah, serta kepada masyarakat luas untuk memudahkan mencari dan mendapatkan peraturan-peraturan yang terbaru, dan juga dapat memenuhi kebutuhan dinas serta menambah ilmu pengetahuan di bidang kepegawaian

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 I

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-undang 1945, Negara dan Pemerintah, serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan di dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.

Perundangan tentang otonomi daerah

Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial T…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Pebruari 1992 dalam Lembaran Negara Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468 undang-undang ini membahas tentang Jaminan Sosial Kerja. Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja daam perkembangan pembagunan nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha d…

Problematika pembatalan peraturan daerah

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah daerah banyak menerbitkan perda dan produk hukum daerah lainnya tentang pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun sebagian dari perda atau produk hukum daerah lainnya secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih t…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepabeanan dan Rancangan Un…

UU Nomor 10 Tahun 1995 dan UU Nomor 11 Tahun 1995, Buku I, II, III, IV dan V

53 Tanya jawab seputar tenaga kerja (untuk karyawan dan perusahaan)

Sampai saat ini, masalah tenaga kerja tercatat menempati peringkat pertama terbanyak dari sisi jumlah pertanyaan yang masuk ke rubrik Klinik situs hukumonline.com. Atas dasar itu, kami memilih menerbitkan kasus-kasus tenaga kerja dalam buku ini. Pertanyaan dan jawaban ynag kami sampaikan merepresentasikan berbagai hal dalam ketenagakerjaan, baik hubungan kerja, upah, pesangon, perjanjian kerj…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 April 1976 dalam Lembaran Negara nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 3077. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana orang yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah warga negara Republik Indonesia da…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konve…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 31 Maret 1976 dalam Lembaran Negara nomor 18, Tambahan Lembaran Negara nomor 3076. Undang-undang ini mengesahkan tentang Konvensi Tokyo 1963 tentang "Offences And Certain Other Acts Committed on Board Aircraft", Konvensi The Hague 1970 tentang "The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft" dan Konvensi Montreal 1971 tentang "The S…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1976 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 8 Maret 1976 dalam Lembaran Negara nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3070. Undang-undang ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ketiga dalam rangka pelaksanaan REPELITA II 1974/1975 -- 1978/1979. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 mengikuti prioritas nasional sebagaimana …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1958 tentang tentang Peneta…

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 Juni 1958 dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958, dalam lembaran negara nomor 82, undang-undang ini mengatur dan menetapkan anggaran untuk Kementrian Kehakiman pada tahun dinas 1955 yang membahas tentang pengeluaran dan penerimaan pada tahun anggaran berlangsung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 4420.Di dalam undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan mo…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 496. Undang-undang ini menjelaskan berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang…

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 501. Undang-undang ini mencabut alat pembayar yang sah dari uang-uang kertas Pemerintah yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan, yang menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 34) jo. keputusan Menteri Keuangan tertan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 504. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 96 ayat 1 undang-undang dasar sementara republik Indonesia telah menetapkan undang-undang Darurat No.8 tahun 1951 tentang perubahan reglement A yang dilampirkan pada rechtenordonnantie, staatsblad 1931No.…

Undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang Pengeasahan Kyoto Protocol To The U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 72 dan tambahan lembaran negara nomor 4403. Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan iklim. Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatn teknologi bersi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1954 tentang Peraturan Pena…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 588. Undang-undang ini mengenai perlu adanya untuk mengadakan Undang-undang guna menagih penghasilan lebih dari pada importer dan/atau para pabrikan yang terhutang kepada Negara.