Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 112. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Keuangan Bagian IV terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok …

UU Nomor 20 Tahun 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 13 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425 merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai wadah atau organisasi bagi para ilmuan Indonesia terkemuka yang di sebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan untuk memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan,…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

42/2009

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia

UU Nomor 6 Tahun 1996, Buku 1 dan 2

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda …

UU Nomor 20 Tahun 2009

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia

UU Nomor 6 Tahun 1996

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepariwisataan

UU Nomor 9 Tahun 1990, Buku 1 dan 2

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun …

Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang rep…

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Pro…

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…

Analisis Penetapan Agenda Kebijakan Rancangan Undang-Undang Keperawatan pada …

Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing pr…

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengesahkan RUU Periode 2011-2013

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…

Himpunan peraturan perundang-undangan: undang-undang kesehatan dan kesehatan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7842-56-4

Deskripsi Fisik

vi, 285 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.344.044 HIM

Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya bagi Masyarakat Lokal

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat vital dan tidak tergantikan. Oleh karena itu ketersediaannya mutlak diperlukan manusia sepanjang masa. Kebutuhan manusia akan air meningkat terus dari hari ke hari, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain, jumlah ketersediaan air terbatas. Air menjadi sumber daya yang diperebutkan dan strategis keberadaannya, sehingg…

Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99939-7-0

Deskripsi Fisik

xxviii, 586 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 361 KEM i

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014Tentang Jaminan Produk Halal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-