Buku ini mencoba membentangkan filsafat pemikiran hukum kewarisan Islam dari berbagai aspeknya. Lengkap dengan pendekatan dalil-dalil tekstual maupun alasan-alasan kontekstual. Suatu metode pendekatan studi yang jarang-jarang dilakukan oleh sejumlah intelektual lainnya. Hal ini dilakukan oleh penulis, semata-mata didasarkan atas prinsip pola pikir keagamaan yang harus menghormati keseimbangan d…
Judul Asli : Al-mawaris Fisy Syari'atil Islammiyah 'aala dhau' al-kitab wa sunnah
Buku ini membahas hampir semua lembaga yang terkait dengan sistem hukum di Amerika Serika. Meliputi: sejarah dan organisasi sistem Yudisial Federal, Negara bagian, yurisdiksi dan batas-batas pembuatan kebijakan, kuasa hukum, pihak-pihak yang bersengketa, dan kepentingan kelompok dalam proses yudisial, proses peradilan pidana, perdata, hakim-hakim federal, implementasi dan dampak dari kebijakan…
Buku ini pada mulanya berupa disertasi yang berjudul kewenangan mahkamah konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dari perspektif negara hukum yang demokratis yang telah dipertahankan di depan sidang terbuka senat dan penguji guru besar pada program pascasarjana unpad tanggal 12 maret 2007 lalu dengan wibawa tim promotor. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dilatarbelakangi adan…
Hukum laut Internasional dewasa ini sangat relevan dengan kepentingan nasional negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Buku ini berupaya membahas rezim-rezim hukum laut internasional yang bersumber dari konvensi hukum laut 1982 dan instrumen-instrumen internasional lainnya serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implementasinya di Indonesia.
A range of emerging refugee claims is beginning to challenge the boundaries of the Refugee Convention regime and question traditional distinctions between’ economic migrants’ and ‘political refugees’. This book identifies the conceptual and analytical challenges presented by claims based on socio economic deprivation, and assesses the extend to which these challenges may be overcome by …
Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.
UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…