Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 1136 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Undang-Undang Dan Per...
Hal. Awal Sebelumnya 51 52 53 54 55 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagia…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara nomor 138. Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sam…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan di Jakarta tanggal 26 Oktober 1957 dan diundangkan tanggal 13 Nopember 1957 dalam Lembaran Negara nomor 120. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementrian Kesehatan. Bagian XI terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…
Komentar Bagikan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 117. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Vii (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…
Komentar Bagikan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 118. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii a (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1958 tentang Penetapan bagian…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 Juni 1958 dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958, dalam lembaran negara nomor 89, undang-undang ini mengatur dan menetapkan anggaran untuk Kementrian Kesehatan pada tahun dinas 1955 yang membahas tentang pengeluaran dan penerimaan pada tahun anggaran berlangsung

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kep…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674. Undang-undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas pe…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawab…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4673. Membahas tentang laporan realisasi APBN yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN TA 2004, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Conve…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4671 merupakan undang-undang yang membahas dan mengatur konvensi tentang pelarangan penggunaan, penimbunan produksi dan transfer ranjau darat anti personel dan pemusnahannya dimana Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia perlu selalu berperan akt…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapa…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Nopember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662 merupakan undang-undang yang membahas tentang Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan berpedoman pada rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok K…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Prubahan Atas Un…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubah…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluha…
Komentar Bagikan
Inisiatif DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 November 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660 merupakan undang-undang yang dibuat untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal untuk…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas u…
Komentar Bagikan
Inisiatif PemerintahRepublik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4653 merupakan Undang-Undang yang sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup banyak pada faktor-faktor internal dan ekstern…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan …
Komentar Bagikan
Inisiatif DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634. merupakan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Undang-Undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewar…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Komentar Bagikan
Inisiatif PemerintahRepublik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633. merupakan Undang-Undang yang berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat aceh yang memiliki ke…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peratu…
Komentar Bagikan
Inisiatif PemerintahRepublik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631 merupakan Undang-Undang yang memuat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Un…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620 merupakan undang-undang yang dibuat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan untuk itu Pemerintah bersama masyarakat mengambil langkah-langkah pemulihan atau pengembalian asset-aset hasil t…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Inter…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 5 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4617 merupakan undang-undang yang dibuat bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasiona yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan dan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja s…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Intern…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 5 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616 merupakan undang-undang yang dibuat bahwa terorisme merupakan kejahatan manusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman sertius terhadap kedaulatan setiap Negara karena teroris merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhada…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Un…
Komentar Bagikan
DPRRepublik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611 merupakan undang-undang yang dibuat mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat dan kehidupan ketatanegaraaan m…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…
Komentar Bagikan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 120. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian ix (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 51 52 53 54 55 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?