Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun …

Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang rep…

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Pro…

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…

Analisis Penetapan Agenda Kebijakan Rancangan Undang-Undang Keperawatan pada …

Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing pr…

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengesahkan RUU Periode 2011-2013

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…

Himpunan peraturan perundang-undangan: undang-undang kesehatan dan kesehatan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7842-56-4

Deskripsi Fisik

vi, 285 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.344.044 HIM

Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya bagi Masyarakat Lokal

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat vital dan tidak tergantikan. Oleh karena itu ketersediaannya mutlak diperlukan manusia sepanjang masa. Kebutuhan manusia akan air meningkat terus dari hari ke hari, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain, jumlah ketersediaan air terbatas. Air menjadi sumber daya yang diperebutkan dan strategis keberadaannya, sehingg…

Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99939-7-0

Deskripsi Fisik

xxviii, 586 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 361 KEM i

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014Tentang Jaminan Produk Halal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 338, Tambahan Lembaran Negara No. 5619, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, Ter…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618, merupakan undang-undang Perasuransian. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baikdengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempumaan ketentuanyang telah a…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 308, Tambahan Lembaran Negara No. 5613, merupakan undang-undang Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteiaan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produk…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014tentang Keperawatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 307, Tambahan Lembaran Negara No. 5612, merupakan undang-undang Keperawatan. Undang-Undang tentang Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyclenggaraan Keperawatan dan Prakti…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014tentang Konservasi Tanah …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 299, Tambahan Lembaran Negara No. 5608, merupakan undang-undang Konservasi Tanah Dan Air. Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:asas, tujuan, dan ruang lingkup; penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;perencanaan Konservasi Tanah dan Air;p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 298, Tambahan Lembaran Negara No. 5607, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 296, Tambahan Lembaran Negara No. 5605, merupakan undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014Tentang Kelautan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 294, Tambahan Lembaran Negara No. 5603, merupakan undang-undang tentang Kelautan. Pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketent…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602, merupakan undang-undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur…