Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan T…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958 undang-undang ini menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, oleh karena itu Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan kon…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 14 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2153 merupakan undang-undang mengenai Persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional Nomor 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi perburuhan internasiona…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 November 1951 dalam Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 191. Undang-undang ini mengatur tentang Penyerahan Urusan Penelaahan Film kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Alasan pemerintah dahulu untuk mengadakan penelaahan film terutama didasarkan bahwa pertunjukan-pertunjukan film dapat m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Anta…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957 undang-undang ini menjelaskan bahwa dari tanggal 28 Pebruari 1970 sampai dengan tanggal 6 Maret 1970 di Jakarta telah dilangsungkan perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Malaysia mengenai Penetapan Garis Ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 87 tahun 1958 tentang Perubahan Undang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 164, Tambahan Lembaran Negara nomor 1692. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958). Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 85 tahun 1958 tentang Rencana Pembangu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 161, Tambahan Lembaran Negara nomor 1689. Undang-undang ini tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960. Rencana Pembangunan Lima Tahun ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 84 tahun 1958 tentang Perubahan Pasal-…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 160, Tambahan Lembaran Negara nomor 1688. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953). Dalam rangka menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif, maka perlu ditetapka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 83 tahun 1958 tentang Penerbangan.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 159, Tambahan Lembaran Negara nomor 1687. Undang-undang ini mengatur tentang Penerbangan. Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, masalah-masalah penerbangan di Negara Republik Indonesia masih berdasarkan peraturan-peraturan penerbangan yang diselenggarakan ole…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 82 tahun 1958 tentang Perpanjang Jangk…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 152, Tambahan Lembaran Negara nomor 1680. Undang-undang ini mengatur tentang Perpanjang Jangka Waktu Satu Tahun daripada Keadaan Perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disahkan dengan Undang-Undang No. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Kope…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 1958 dalam Lembaran Negara nomor 139, Tambahan Lembaran Negara nomor 1669. Undang-undang ini mengatur tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan-Peraturan Koperasi yang ada yaitu ordonansi tahun 1933 No. 108 dan tahun 1949 No.179 hanya mengatur mengenai cara pendirian, pengesahan, dan bekerja perkumpulan koperasi. Hal tersebu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 76 tahun 1958 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 135, Tambahan Lembaran Negara nomor 1666. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin, dan Sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 64)” sebagai Undang-Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 75 tahun 1958 tentang Memperpanjang Ja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 131, Tambahan Lembaran Negara nomor 1663. Undang-undang ini mengatur tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 bulan, setelah Berakhirnya Jangka Waktu yang ditetapkan den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 74 tahun 1958 tentang Penetapan Undang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Agustus 1958 dalam Lembaran Negara nomor 128, Tambahan Lembaran Negara nomor ... Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 63) sebagai Undang-Undang. Untuk lebih menguatkan dasar hokum pengenaan pajak terhadap Bangsa Asing, ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berla…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 127, Tambahan Lembaran Negara nomor 1660. Undang-undang ini mengatur tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam rangka menghapu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 72 tahun 1958 tentang Pajak Verponding…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 1659. Undang-undang ini mengatur tentang Pajak Verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya. Dalam rangka efektifitas pemungutan pajak yang dilakukan setiap tahun, maka dianggap perlu melakukan system pemungutan pajak dengan masa tiga tahun berturut-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 71 tahun 1958 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 1658. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang tahun 1953" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 46) sebagai Undang-Undang. Uang logam aluminium yang beredar saat ini adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 70 tahun 1958 tentang Penetapan Undang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 124, Tambahan Lembaran Negara nomor 1657. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara tahun 1958 No.41) sebagai Undang-Undang. Dalam rangka mengerahkan dan memelihara sifa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daer…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Agustus 1958 dalam Lembaran Negara nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka pelaksanaan UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas-…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nomor 1652. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan pada umumnya dan penyempurnaan susunan ketata-prajaan serta m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 1958 dalam Lembaran Negara nomor 117, Tambahan Lembaran Negara nomor 1651. Undang-undang ini mengatur tentang Wajib Militer. Dalam rangka mengikutsertakan Warga Negara Republik Indonesia secara aktif dalam pertahanan negara maka perlu dilakukan pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajib militer dengan usaha …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah