Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 173, Tambahan Lembaran Negara No. 5563, merupakan undang-undang mengenai pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampo…

Petunjuk peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

301 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAR p

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tenta…

Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh DPR tentang peliputan pers yang tujuannya untuk mengatur peliputan di DPR oleh wartawan agar berjalan dengan tertib dan meningkatkan profesionalisme pers dalam pelaksanaan peliputan di DPR.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Inter…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 5518, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Unternasional Penanggulangan tindakan terorisme nuklir. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir; Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 61, Tambahan Lembaran Negara No. 5520, merupakan undang-undang mengenai keinsinyuran. Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, h…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 5512, merupakan undang-undang mengenai perdagangan. Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Ne…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 5494, merupakan undang-undang mengenai Aparatur Sipil Negara. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peratur…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5493, merupakan undang-undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Mengingat pelaksanaan pemilihan um…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5492, merupakan undang-undang mengenai Perindustrian. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 5491, merupakan undang-undang mengenai Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris;penambahan kewajiban, larangan merangka…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 5490, merupakan undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Ak…

Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran = Indonesian Constitutiona…

Beberapa substansi “ideologis romantis” konstitusi selalu mengemuka ketika ada wacana perubahan UUD. Dasar negara Pancasila yang ada di Pembukaan adalah jaminan Indonesia sebagai negara bukan agama; sistem pemerintahan presidensial; negara kesatuan adalah hal-hal yang sudah baku disepakati untuk tidak diubah, dan menjadi syarat dasar bagi terlaksananya perubahan UUD 1945. Karenanya, ide unt…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Desember 2013 dalam Lembaran Negara No. 232, Tambahan Lembaran Negara No. 5475, merupakan undang-undang mengenai administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2013 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5462, merupakan undang-undang mengenai APBN tahun 2014,pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0%,terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok,Re…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawab…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 2013 dalam Lembaran Negara No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5447, merupakan undang-undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2012,berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keua…

Pembentukan peraturan perundang-undangan negara di Indonesia

Sebagaimana dikatakan dalam penjelasan UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini, bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945; negara Republik Indonesia dalam segala aspek kehidupan baik bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk di dalamnya pemerintahan negara harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan dan Kekuasaan Penga…

UU Nomor 2 Tahun 1986, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 14 Tahun 1992, Buku I dan II