Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tentang Anggaran Penda…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 139, Tambahan Lembaran Negara nomor 4337. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk tahun 2004 yang merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berlanjut dan pelaksanaan desentralisasi fiscal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 4327. Panas bumi adalah sumber daya alam yang ramah lingkungan dan dapat menjadi sumber alternative energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional. Operasional dan pengusahaannya meliputi survey, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pemanfa…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 114, Tambahan Lembaran Negara nomor 4326. Perubahan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang telah disesuaikan dengan jumlah tambahan pendapatan dan belanja yang baru.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsti…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembarab Negara nomor 98, Tambahan Lembaran Negara nomor 4316. Undang-undang ini mengatur kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, antara lain berwenang untuk menguji konstitusi UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 91, Tambahan Lembaran Negara nomor 4309. Undang-undang ini mengesahkan ILO Covention No. 81 menjadi Undang-undang dan menjadikan salinan asli dalam bahasa Inggeris dan Perancis serta terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai bagian tak terpisah dari Undang-undang ini

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Per…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 April 2003 dalam Lembaran Negara nomor 45, Tambahan Lembaran Negara nomor 4284. Penetapan Undang-undang terorisme untuk memberikan legalitas hukum yang lebih kuat dalam upaya Indonesia melawan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan mengancam keamanan nasional dan internasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Pera…

Undang-undang ini diundangkan dan disahkan di Jakarta tanggal 4 April 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285.Penetapan Undang-undang terorisme untuk memberikan legalitas hukum yang lebih kuat dalam upaya Indonesia melawan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan mengancam keamanan nasional dan internasional. Khususnya setelah peristiwa bom Bali.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2003 tentang Perhitungan A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum A…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum pemilu di Indonesia untuk mengisi jumlah 550 kursi DPR. Ketentuan jumlah suara untuk terpilih sebagai anggota DPR dan DPD. Ketentuan mengenai KPU, Pengawas Pemilu, penyelesaian sengketa, putusan pengadi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabup…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 25 Februari 2003 dalam lembaran Negara nomor 26, tambahan lembaran Negara nomor 4269, merupakan undang-undang Untuk memacu kemajuan Provinsi Gorontalo pada umumnya, serta Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan …

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasura…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Pebruari 1992 dalam Lembaran Negara Nomor .... dan Tambahan Lembaran Negara Nomor .... undang-undang ini menjelaskan Usaha Perasuransian. Salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dala…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kep…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1992 dalam Lembaran negara nomor 53 dan tambahan lembaran negara nomor 3475 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Mengingat kebijaksanaan kependudukan dan keluarga sejahtera meliputi berbagai aspek, antara lain kependudukan, sensus penduduk, keseha…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1992 dalam Lembaran Negara nomor 37 dan tambahan lembaran negara nomor 3477, merupakan undang- undang yang mengatur dan membahas tentang Dana pensiun. Undang-undang ini merupakan landasan hukum pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok diantaranya asas keterpisahan kekaya…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretapian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1992 dalam Lembaran Negara nomor 47 dan tambahan lembaran negara nomor 3479 merupakan undang- undang yang membahas tentang Perkeretaapian yang merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut baik penumpang maupun barang secara massal, …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Mei 1992 dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 3481. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang lalulintas dan angkutan jalan. Menyadari peranan transportasi, maka lalulintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan te…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1992, dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480. merupakan undang-undang yang mengatur tentang Penerbangan. Dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-undang nomor 83 tahun 1958 tentang penerbangan perlu diganti dengan undang-undang …

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1968 tentang Anggaran Pendapat…

APBN Peralihan merupakan kebijaksanaan lanjutan dari APBN tahun 1968 dan merupakan konsekwensi dari aturan baru mengenai tanggal pelaksanaan tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-undang ini dicantumkan pendapatan Negara dan Belanja Negara dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan 31 Maret 1969. Demikian pula Belanja Negara dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan 31 Maret …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem budidaya …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 april 1992 dalam Lembaran Negara nomor 46 dan tambahan lembaran negara nomor 3478, merupakan undang - undang yang membahas tentang Sistem budidaya tanaman. Sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah system pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam akan nabati melalui kegiatan manusia ya…

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Penga…

Pembentukan Pengadilan Tinggi Menado yang meliputi daerah hukum pengadilan negeri Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makasar