Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 5491, merupakan undang-undang mengenai Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris;penambahan kewajiban, larangan merangka…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 5490, merupakan undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Ak…

Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran = Indonesian Constitutiona…

Beberapa substansi “ideologis romantis” konstitusi selalu mengemuka ketika ada wacana perubahan UUD. Dasar negara Pancasila yang ada di Pembukaan adalah jaminan Indonesia sebagai negara bukan agama; sistem pemerintahan presidensial; negara kesatuan adalah hal-hal yang sudah baku disepakati untuk tidak diubah, dan menjadi syarat dasar bagi terlaksananya perubahan UUD 1945. Karenanya, ide unt…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Desember 2013 dalam Lembaran Negara No. 232, Tambahan Lembaran Negara No. 5475, merupakan undang-undang mengenai administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2013 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5462, merupakan undang-undang mengenai APBN tahun 2014,pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0%,terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok,Re…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawab…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 2013 dalam Lembaran Negara No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5447, merupakan undang-undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2012,berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keua…

Pembentukan peraturan perundang-undangan negara di Indonesia

Sebagaimana dikatakan dalam penjelasan UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini, bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945; negara Republik Indonesia dalam segala aspek kehidupan baik bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk di dalamnya pemerintahan negara harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan dan Kekuasaan Penga…

UU Nomor 2 Tahun 1986, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 14 Tahun 1992, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaa…

UU Nomor 32 Tahun 2009, Buku I, II dan III

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan…

UU Nomor 42 Tahun 2008, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan dan Batubara

UU Nomor 4 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V dan VI

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan

UU Nomor 12 Tahun 1995

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pi…

UU Nomor 30 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Ele…

UU Nomor 11 Tahun 2008, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 27 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V, VI dan VII

Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjad…

Tesis ini membahas tentang mekanisme pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variab…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana…

UU Nomor 31 Tahun 1999

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED