Undang-undang Republik Indonesia nomor 65 tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Agustus 1958 dalam Lembaran Negara nomor 116, Tambahan Lembaran Negara nomor 1650. Undang-undang ini mengatur tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma. Dalam rangka memberikan suatu pengakuan dan pernyataan secara terlihat kepada seorang anggota Angkatan Perang yang layak menerimanya maka diberika…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 63 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 113, Tambahan Lembaran Negara nomor 1647. Undang-undang ini mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam rangka memenuhi amanat UUD Sementara Pasal 5, 89 dan 144 maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang warga negara Republik Indonesia, permohonan pewarganegar…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 113, Tambahan Lembaran Negara nomor 1647. Undang-undang ini mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam rangka memenuhi amanat UUD Sementara Pasal 5, 89 dan 144 maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang warga negara Republik Indonesia, permohonan pewarganegar…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan “Und…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 1646. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. Dalam Penetapan…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan “Und…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 1645. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80) sebagai Undang-Undang…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Nega…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 109, Tambahan Lembaran Negara nomor 1644. Undang-undang ini mengatur tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 120 Ayat 2 maka keikut-sertaan Negara Republik Indonesia da…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan “Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 1643. Undang-undang ini menetapkan “Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah” (Lembaran …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 57 tahun 1958 tentang Penetapan Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 107, Tambahan Lembaran Negara nomor 1642. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1952 Tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement) (Lembaran …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 55 tahun 1958 tentang Penetapan Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 105, Tambahan Lembaran Negara nomor 1640. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 78) sebagai Un…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Und…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Maret 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 551. Undang-undang ini mengenai pembentukan Kota Tegal sebelum Perang Dunia ke-II telah mempunyai tingkatan yang sejajar dengan Kabupaten dahulu, sehingga status sebagai Kota Kecil sudah selayaknya dirasakan sebagai suatu kemunduran buat daerah tersebut, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gela…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 103 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 705. Undang-undang ini perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur urusan akuntansi; dan memperlindungi gelar "akuntan" ("accountan") dengan undang-undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 706. Undang-undang ini menetapkan tentang tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export Import Bank of Washington sebagai penglaksanaan pemberian kredit, yang berjumlah setinggi-tingginya 100 juta dollar Amerika Serikat oleh Bank tersebut, masih har…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tari…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 711. Undang-undang ini menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953 dan tahun-tahun berikutnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 117, tambahan lembaran Negara nomor 4432, merupakan Undang-Undang yang menjamin Akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, keg…

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4415. Dalam undang-undang ini diatur secara rinci tugas dan kewenangan dari komisi yudisial, ditunjuk dan pemberhentian anggota komisi yudisial, pembatasan perangkap untuk posisi anggota komisi yudisial, dan panitia seleksi untuk mempersiapkan calon angg…

Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 86 dan tambahan lembaran negara nomor 4412. Dengan berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang…

Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 85 dan tambahan lembaran negara nomor 4411 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, dan…

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 67dan tambahan lembaran negara nomor 4401.Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang sudah tidak sesuai lagi.Pembaharuan Undang- undang tentang Kejaksaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran ke…

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggung…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004, dalam Lembaran Negara nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara nomor. 4400, merupakan undang-undang yang membahas tentang pemeriksaan keuangan negara. Undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, dan memiliki landasan operasional yang memadai bagi…