Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaa…

UU Nomor 32 Tahun 2009, Buku I, II dan III

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan…

UU Nomor 42 Tahun 2008, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan dan Batubara

UU Nomor 4 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V dan VI

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan

UU Nomor 12 Tahun 1995

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pi…

UU Nomor 30 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Ele…

UU Nomor 11 Tahun 2008, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 27 Tahun 2009, Buku I, II, III, IV, V, VI dan VII

Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjad…

Tesis ini membahas tentang mekanisme pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variab…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana…

UU Nomor 31 Tahun 1999

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 287 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 340 UND

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perkeretaapian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 hal. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.093 RAN

Hak asasi perempuan

Berisi ketentuan internasional, seperti deklarasi HAM, konvensi wanita, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keadilan para perempuan yang mengalami diskriminatif, agar para penegak hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat luas yang mempunyai kedudukan strategis dapat mewujudkan keadilan jender.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepabeanan

Meningat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maka untuk itu dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan.

Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka atas pertimbangan bahwa UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi ma…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pangan

Rancangan Undang-undang tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Proses pembahasan rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pengadil…

UU Nomor 3 Tahun 1997

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 130, Tambahan Lembaran Negara no. 5436, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran Negara no. 5433, merupakan undang-undang mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 133, Tambahan Lembaran Negara no. 5435, merupakan undang-undang mengenai Keantariksaan yang memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kegiatan keantariksaan,penyelenggaraan keantariksaan,pembinaan,bandar antariksa,keamanan dan keselamatan,penanggulangan benda jatuh an…