Kajian ini berisikan dokumen-dokumen usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan antara lain adalah keputusan Dewan Perwakila Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan keputusan Bupati Kepulauan Talaud dan Keputusan Badan permusyawaratan Desa.
Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…
Naskah kajian ini memuat gambaran umum kabupaten Yahukimo dan analisis dari berbagai bidang, yaitu peraturan perundang-undangan,politik pemerintahan,ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya, di wilayah Kabupaten Yahukimo.
Kajian teknis kelayakan pembentukan Kabupaten Ketengban ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan teknis calon daerah otonom Kabupaten Ketengban dan Kabupaten induk Pegunungan Bintang dari aspek kemampuan ekonomi,potensi daerah,sosial budaya,sosial politik,kependudukan,luas daerah,pertahanan,keamanan,kemampuan keuangan,tingkat kesejahteraan masyarakat,dan rentang kendali penyelenggaraan pemerint…
Fokus kajian ini adalah identifikasi permasalahan krusial,pemetaan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor,Identifikasi kapasitas Numfor untuk menjadi kabupaten baru,pemetaan respon terhadap tuntutan pemekaran tanpa melalui pemekaran dan desain kebijakan pembangunan dan atau proses pembentukan kabupaten baru yang tepat bagi Numfor.
Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…
Pengkajian secara ilmiah ini bertujuan untuk kelayakan pembentukan calon Kabupaten Yabaru ditinjau dari aspek-aspek sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran;dampak pembentukan Kabupaten Yabaru terhadap kabupaten induknya yaitu Kabupaten Yapen; dan menganalisis potensi sumberdaya alam Yabaru dan pemanfaatannya.
Laporan hasil kerja Tim Pengkaji Pembentukan Kabupaten Adonara disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan guna menyikapi aspirasi masyarakat Adonara yang berkembang, dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan tujuan melakukan penilaian atas kelayakan Adonara menjadi sebuah Daerah Otonom baru, yang dianalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tah…
Buku yang berisi laporan pengkajian ini disusun berdasarkan studi yang dilaksanakan untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk melakukan penilaian atas kelayakan Calon Kota Maumere. Adapun wilayah yang diteliti meliputi 5 (lima) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan …
Review Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis terhadap Calon Kabupaten Sekayam Raya apakah mampu atau tidak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Laporan final studi ini disusun diharapkan untuk dapat menghasilkan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan ini adalah tersusunnya laporan-laporan hasil pekerjaan mengenai kelayakan Kota Balai Karangan sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Sekayam Raya hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau (Induk).
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Banua Landjak yang terletak di wilayah Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder serta observasi di beberapa kecamatan yang ada di wilayah utara Kabupaten Kapuas Hulu untuk melihat secara langsung kondisi fisik dan kesiapan masing-masing kecamatan tersebut sebagai…
Secara garis besar laporan ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pekerjaan, tinjauan pustaka, metodologi kajian, gambaran umum wilayah studi, analisis kelayakan dan kesimpulan pada "Pekerjaan Perencanaan Kajian, Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah di Kabupaten Berau".
"Mencari Sejahtera Ditengah Keberlimpahan" merupakan judul dari kajian yang awalnya bertajuk " Kajian Akademis Kelayakan Pembentukan Kabupaten Paser Selatan Provinsi Kalimantan Timur". Perubahan judul ini dilakukan menyusul ditemukannya dua persoalan sangat mendasar dalam isu Paser, yang tidak semata-mata berupa persoalan kelayakan pembentukan Paser Selatan sebagai daerah otonom baru, namun jug…
Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor sudah dilakukan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PT Bermuda Jasa Utama berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, seiring dengan berubahnya peraturan yang mempedomani maka dibuatlah Penyempurnaan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor ini dengan memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan dalam P…
Kajian ini tentang dokumen usulan pembentukan Kota Tahuna yang berkaitan dengan surat-surat masuk dan keluar, surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara, surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, surat Bupati kepulauan Sangihe dan surat keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kolongan Mitung.
Kajian ini untuk mengetahui kelayakan suatu daerah yang akan dibentuk untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom
Berdasarkan hasil perolehan nilai total skor, faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan baik calon kota Langowan maupun kabupaten Minahasa (kabupaten induk) telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan, maka secara teknis Kota Langowan dapat direkomendasikan menjadi daerah otonomi baru.
Kajian ini dilakukan dengan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan pada data dibebapa instasi terkait baik dipropinsi Maluku Utara maupun di Kabupaten Halmahera Selatan serta observasi data2 dilapangan yang bersumber dari data kecamatan maupun desa sekepulauan OBI, Oleh karena itu total skor dari 11 faktor dan 35 indikator pada calon Daerah Kabupaten Kepulauan OBI mau…