Menjaga kehormatan lembaga perwakilan

Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.

DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96052-6-1

Deskripsi Fisik

xxii, 152 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hak Budget Parlemen di Indonesia

Apabila selama ini pembahasan APBN di parlemen cenderung lebih banyak ditinjau dari perspektif Ilmu Ekonomi, sehingga model pendekatannya tentu lebih cenderung menggunakan perhitungan-perhitungan akuntansi, maka uraian dalam buku ini menampilkan analisis yang berbeda, yakni melihat aspek pembahasan APBN, khususnya hak budget parlemen dari sudut pandang demokrasi, prinsip checks and balances dan…

Konseptualisasi dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Telaah tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam buku ini fokusnya berdasar sejarah dan perkembangannya. Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan lembaga perwakilan, memberikan cakrawala lebih luas dan komprehensif kepada pembaca tentang lembaga perwakilan pada umumnya dan DPR pada khususnya. Hal tersebut secara praktis juga berarti menerapkan pendekatan historical interpretation (interpretasi s…

DPR offside: Otokritik Parlemen Indonesia

Buku ini hadir karena kegeraman para jurnalis dan aktivis pemantau Parlemen melihat "wajah" DPR RI hari ini, atau rakyat pada umumnya yang setiap hari dipapar berita miring soal Senayan. Kegeraman juga dirasakan oleh Wakil Rakyat, geram ingin memperbaiki lembaga tetapi tidak punya kuasa untuk melakukannya. Pembahasan buku ini berfokus pada kritik-kritik dan gagasan-gagasan konstruktif, ketimban…

Indonesia gawat darurat: kumpulan catatan ritis anggota DPR sepanjang 2009-2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7936-14-0

Deskripsi Fisik

xx, 1000 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 SOE i

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1992 - 1997

Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…

Pengawasan DPR era reformasi : realitas penggunaan hak interpelasi, angket, d…

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Fungsi Pengawasan DPR RI Era Reformasi pada 2011 yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Pembahasan buku ini difokuskan pada penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat oleh DPR sejak 1999 sampai dengan 2011.

Seperempat abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxi, 711 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

- 328 SEP

Profil Ketua-Ketua DPR-RI sejak tahun 1945 s/d Agustus 1999

Buku ini mengenai profil Ketua-ketua DPR RI dari periode 1945 samapai dengan tahun 1999. Buku ini merupakan kompilasi informasi tentang sosok-sosok Ketua DPR RI dari berbagai sumber yang pernah mengetuai Lembaga Legislatif ini.

The DPR-RI stance on the reform process and resignation of president Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 83 halaman. : Ilustrasi.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengaruh Respon Anggota Dewan atas Aspirasi Masyarakat dan Fraksi di DPR RI t…

Penelitian yang menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif korelasional ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai respon anggota dewan atas aspirasi masyarakat dan peran fraksi di DPR RI sehingga akan dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kinerja dewan.

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun sidang 1959 rapat ke-39 s.d 55

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-39-55 membicarakan keterangan pemerintah tentang pengeluaran H.C.J.G. Schmidt dari Indonesia; RUU penetapan UU darurat no.4 tahun 1956.....

Mendung Di Atas Senayan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3244-09-7

Deskripsi Fisik

xvii + 383 hlm; 15 x 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 MAN m

The Indonesia parliament and democratization

2 eks

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982 - 1987

Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970 - 28 Oktober 1971)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan penetapan anggaran. Buku ini juga mengemukakan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masa…

Membangun Hubungan DPR dan Media

Buku “Membangun Hubungan DPR dengan Media” berisi poin-poin penting dalam membangun relasi dengan media. Buku ini dikemas untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pentingnya membangun relasi dengan media, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai strategi, fungsi, peran, dan program-program yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, serta kiat-kiat berhadapan dengan insan m…

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…