Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…
Undang - undang mengenai Kepolisian Negara
2 eks
Buku ini disusun dalam beberapa bab yang secara keseluruhan saling terkait dan integral. Pada bab pertama disajikan hal-hal yang berhubungan dengan konsep-konsep yang berlaku dalam ilmu perundang-undangan termasuk pendefinisian ilmu yang dimaksud secara etimologis ataupun terminiologis. Pada bab kedua dikaji tentang sistem pemerintahan dan peraturan perundangan, yaitu topik intinya berkaitan de…
Salah satu keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru (Orba) adalah amandemen terhadap UUD 1945. Selama Orba, UUD 1945 menjadi sebuah dokumen sakral, keramat, dan tidak ditempatkan sebagai norma yang hidup. Perubahan konstitusi sebagai hukum dasar dan beragam permasalahan dalam upaya perlindungan HAM serta kecenderungan perubahan paradigma hukum Indonesia, telah m…
untuk siswa, Mahasiwa, Dosen, Biro Hukum dan Perundang-undangan serta insan Legislatif
Buku berjudul “Forum Legislasi: Mengkaji Produk Legislasi Lewat Kacamata Wartawan Parlemen” merupakan upaya kolektif para wartawan parlemen yang telah berdedikasi mengawasi dan menganalisis setiap aspek produk legislasi di negeri ini melalui diskus-diskusi yang digelar setiap pekan di Media Center DPR RI. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menelusuri dan memahami lebih dalam tentang …
UU Nomor 1 Tahun 1996