Hukum acara pidana: dari penyelidikan hingga eksekusi putusan

Buku ini merupakan panduan lengkap yang secara menyeluruh menyajikan berbagai aspek hukum acara pidana, baik dalam konteks teoretis maupun praktis, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga eksekusi hukuman, sesuai dengan kerangka hukum acara pidana di Indonesia. Dalam ranah hukum, proses atau hukum acara pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keadilan, melindungi hak asasi …

Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia: Catatan Akhir Perjalanan Karir

Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…

Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…

Penahanan prapersidangan di Indonesia: Pre-trial detention in Indonesia

Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…

Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1311-31-8

Deskripsi Fisik

xi,:592 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SIT d

Hukum acara pidana

Buku ini merupakan satu kompilasi ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang relevan (TR).

Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadila…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-626-5

Deskripsi Fisik

xii, 201 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN h

Rancangan Undang-undang Hukum acara Pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN

Memperkuat Negara dan Pemerintahan : Analisis Masalah Antikorupsi, Hukum dan …

Buku ini membahas permasalahan pemerintahan kontemporer, kontroversial dan strategi di era reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selain menkaji permasalahan publik dan tata pemerintahan (governance problem) yang menjadi perhatian masyarakat luas, para pembuat kebijakan dan akademisi, buku ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk memperkuat negara d…

Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pi…

Kehadiran hakim ad hoc dalam peradilan khusus pidana tidak jelas konsepnya. Konkretnya, hakim ad hoc yang telah diadakan dalam peradilan khusu pidana, HAM, Tipikor dan perikanan lebih bersifat reaktif daripada konseptual.

Keterangan Ahli dan Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

121 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 SOE k

Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya

Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…

Criminal procedure

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-409-49201 9

Deskripsi Fisik

lxxix, 350 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.940 5 BIS c

Barang Bukti Dalam Proses Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

249 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 AFI b

Hukum Acara Pidana Indonesia

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Penulis mampu menjelaskannya secara detail berdasarkan pengalamannya baik sebagai jaksa maupun dosen serta argumentasinya yang kuat.

Peradilan pidana anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorat…

Globalisasi yang ditandai kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping berpengaruh positif, juga berpengaruh negatif dengan meningkatnya aktivitas kriminal dalam bebagai bentuk. Diera globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak ini akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (sebagai tind…

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti P…

Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses pencucian uang itu sendiri. Sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang anti pencucian uang semenjak tahun 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian diamandemen dengan UU No. 25 Tahu…

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

KUHP KItab Undang Undang Hukum Pidana

Edisi

edisi baru

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Deskripsi Fisik

xlvi, 241 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345 MOE

Pembaharuan hukum menuju hukum milenial

Hukum pidana selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah. Perubahan-perubahan itu terjadi, baik dari segi hakikatnya maupun dari segi substansinya, yang diusahakan untuk dapat dipakai, mengendalikan masyarakat secara efektif. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah wajar, karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari suatu hal, demi meningkatkan kesejahter…