Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-419-1

Deskripsi Fisik

viii, 177 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 STE m

Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

191 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ALR p

Dinamika pembentukan Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Buku ini merupakan Risalah Pembahasan Undang-Undang Kewarganegaan Republik Indonesia. UU ini telah mengubah secara mendasar politik hukum kewarganegaan di Indonesia yang sebelumnya bersifat diskriminatif, yaitu membedakan antara "orang Indonesia asli" dengan "tidak asli". Kemudian undang-undang ini diganti menjadi yang lebih aspiratif, progresif, menjunjung tinggi konstitusi, hukum dan HAM.

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi pandangan yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi Konstitusi Hijau dan Ekokrasi. Dengan membaca buku ini, kita akan paham dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan sustainable development. Di samping itu, juga dapat ditemukan mengenai relevansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi…

Kembali Ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat Ke Wilayah Re…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-553-668-0

Deskripsi Fisik

xvii, 110 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.029 HAR k

Amandemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8960-58-0

Deskripsi Fisik

ix, 1181 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 ADI a

The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia

This is a book about indonesian politics between desember 1949 and march 1957. It begins as revolutionary warfare ends and netherlands goverment withdraws fromer colony. It ends as "guided democracy" is being ushered in. The book contains a host of judgments made on inadequate evidance. If I have not always admitted this in the body of the text, not dance. If I have not always admitted this in …

Undang undang Dadar 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang

Buku ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi dan gagasan amandemen ulang, di antaranya teori konstitusi dan konstitusionalisme, cita negara dalam UUD 1945, cita hukum Pancasila, Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, sejarah konstitusi Indonesia, reformasi konstitusi, gagasan amandemen ulang kelembagaan MPR, dan relasi kekuasaan Presiden dan DPR serta calon perseorangan pres…

KPI Regulator Penyiaran Indonesia

KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 …

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian U…

Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2019.

Info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian U…

Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.

Info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian U…

Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2018.

The Japanese political personality : analyzing the motivations and culture of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-333-78992-X

Deskripsi Fisik

xxiv, 182 hlm. ill. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

306.230952 FEL j

Pondasi Menuju Perdamaian Abadi

Undang-undang ini merupakan hasil negosiasi, persuasi dan akhirnya kompromi atau sekian banyak aspirasi. UU pemerintah Aceh merupakan salah satu implementasi dari nota kesepahaman atau MOU Helsinki. Penyusunan draft RUU dan kemudian pembahasannya di DPR jauh lebih intensif proses kominikasi dan persuasinya, baik sesama stakeholder Aceh maupun pihak terkait lainnya.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan: Undang-Undang…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini me…

Peradilan Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-534-0

Deskripsi Fisik

xvii, 329 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 SYA p

Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State

Buku 1, Volume 7