Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…

Turbulensi Sport di Indonesia: Sport Uniting the Nation

Tentu masyarakat masih ingat dengan lirik lagu Meraih Bintang yang dinyanyikan oleh Via Vallen untuk mengajak masyarakat untuk mendukung Asian Games 2018. Promosi Asian Games yang semula kurang meriah, tiba-tiba menyentak setelah Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan turut mempromosikannya dan juga kemudian Via Vallen telah mampu menggoyangkan publik dengan lagu populernya.

The strategic board

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-471-40358-X

Deskripsi Fisik

xvii, 245 hal. : il. : 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Bunga Rampai Isu-Isu Pelaksanaan Program Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-50563-6-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.602 PUS b

Citra Pemerintah di Era Digital: Tipologi dan Manajemen Reputasi

Buku ini mendiskusikan penggunaan media sosial dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara dan perannya dalam membentuk citra pemerintah. Tulisan ini bersumber dari studi kasus tunggal pada akun resmi YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penulis melakukan analisis konten terhadap 346 video resmi yang diunggah pada periode 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan 8237 komentar ya…

Gubernur kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya pemerintahan pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Terbitnya peraturan ini laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terbingkai dengan kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir da…

Majalah Biografi Politik: Siapa Kandidat Menteri Kabinet SBY – Boediono?

La Tofi yang merupakan Pemimpin Umum pada Majalah Biografi Politik mencoba meneropong siapa yang layak sebagai Menteri di pemerintahan SBY-Boediono periode 2014-2019. Buku ini memberikan gambaran secukupnya mengenai tokoh-tokoh potensial yang akan ditempatkan pada posisi Kementerian di Kabinet SBY-Boediono.

Penguatan kapasitas desa di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-799-224-8

Deskripsi Fisik

x, 309 hal. ; il. 20cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.17 PEN

Perencanaan partisipatif pemerintah daerah

Sejak reformasi 1998,pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Buku ini berisi model perencanaan partisipatif sehingga buku ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai panduan prktis, baik ba…

Memangkas birokrasi

Judul asli: banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government

Ringkasan & Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan K…

Buku ini berisi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tangal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bend…

Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia

Buku yang merupakan kumpulan makalah dan kerta kerja ini membahas tidak hanya aspek teknis dari kebijakan sosial, namun juga aspek politiknya, khususnya yang terkait dengan konsolidasi demokrasi dan desentralisasi yang sangat relevan dalam perkembangan kebijakan sosial di Indonesia. Juga, memadukan pendekatan makro-mikro dalam telaahnya dengan merefleksikan serta menarik pembelajaran tidak han…

Securing Africa's Land for Shared Prosperity: A Program to Scale Up Reforms a…

This book provides simple, practical steps to reduce the vulnerability of the region's 90 percent of undocumented rural lands to "land grabs" and increases the chances of successful, mutually beneficial investment deals. The book shows how Sub-Saharan Africa can leverage its abundant and highly valuable natural resources to eradicate poverty by improving land governance through a ten point prog…

Politik Pemerintahan Desa di Indonesia

Buku berjudul Politik Pemerintahan Desa di Indonesia karya Mashuri Maschab ini mencoba membahas desa dalam pengertiannya sebagai organisasi kekuasaan, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara, baik di zaman penguasaan kompeni (V.O.C) sampai pemerintahan RI pasca Orde Baru. Aspek Politik menjadi tinjauan utama buku ini sehingga akan diketahui bagaimana keadaan desa di Indonesia, d…

Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Keb…

Analisa kebijakan sebagai studi adalah studi tentang aplikasi metodologi dari ilmu kebijakan (policy science) dengan berbagai dimensi dan lokusnya, oleh karena itu materi sajiannya adalah hasil dari suatu potret penganalisaan yang dilakukan baik oleh seseorang tenaga analisis yang menggeluti dunia empiris dalam kerangka pemikirannya yang sangat positivistis guna dijadikan hidangan yang disajika…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Peme…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601, merupakan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan keda…

Meningkatkan Peranan Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Kemajuan Bangsa Guna Mew…

proses reformasi yang tengah berlangsung telah memperlihatkan perubahan yang mendasar disegala bidang, perlunya untuk meningkatkan peranan lembaga pemerintah guna mewujudkan demokratisasi dalam rangka pembangunan nasional.

Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai acuan apa yang seharusnya dipergunakan dalam menilai LKPJ-AMJ, LKPJ-AT dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Indikator apa saja yang diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian misi dan visi Kepala Daerah; Data apa yang diperlukan dan darimana diperoleh serta bagaimana menganalisa dan me…

Penyusunan & analisis laporan keuangan pemerintah daerah

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-731-716-1

Deskripsi Fisik

vi, 68 hal. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 PRA p