Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…

Pemantauan Undang-Undang Nomor 56/prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah…

buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat pemantauan pelaksanaa…

melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…

Turbulensi Sport di Indonesia: Sport Uniting the Nation

Tentu masyarakat masih ingat dengan lirik lagu Meraih Bintang yang dinyanyikan oleh Via Vallen untuk mengajak masyarakat untuk mendukung Asian Games 2018. Promosi Asian Games yang semula kurang meriah, tiba-tiba menyentak setelah Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan turut mempromosikannya dan juga kemudian Via Vallen telah mampu menggoyangkan publik dengan lagu populernya.

The strategic board

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-471-40358-X

Deskripsi Fisik

xvii, 245 hal. : il. : 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Bunga Rampai Isu-Isu Pelaksanaan Program Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-50563-6-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.602 PUS b

Citra Pemerintah di Era Digital: Tipologi dan Manajemen Reputasi

Buku ini mendiskusikan penggunaan media sosial dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara dan perannya dalam membentuk citra pemerintah. Tulisan ini bersumber dari studi kasus tunggal pada akun resmi YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penulis melakukan analisis konten terhadap 346 video resmi yang diunggah pada periode 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan 8237 komentar ya…

Gubernur kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya pemerintahan pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Terbitnya peraturan ini laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terbingkai dengan kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir da…

Majalah Biografi Politik: Siapa Kandidat Menteri Kabinet SBY – Boediono?

La Tofi yang merupakan Pemimpin Umum pada Majalah Biografi Politik mencoba meneropong siapa yang layak sebagai Menteri di pemerintahan SBY-Boediono periode 2014-2019. Buku ini memberikan gambaran secukupnya mengenai tokoh-tokoh potensial yang akan ditempatkan pada posisi Kementerian di Kabinet SBY-Boediono.

Penguatan kapasitas desa di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-799-224-8

Deskripsi Fisik

x, 309 hal. ; il. 20cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.17 PEN

Perencanaan partisipatif pemerintah daerah

Sejak reformasi 1998,pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Buku ini berisi model perencanaan partisipatif sehingga buku ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai panduan prktis, baik ba…

Memangkas birokrasi

Judul asli: banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government

Ringkasan & Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan K…

Buku ini berisi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tangal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bend…

Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia

Buku yang merupakan kumpulan makalah dan kerta kerja ini membahas tidak hanya aspek teknis dari kebijakan sosial, namun juga aspek politiknya, khususnya yang terkait dengan konsolidasi demokrasi dan desentralisasi yang sangat relevan dalam perkembangan kebijakan sosial di Indonesia. Juga, memadukan pendekatan makro-mikro dalam telaahnya dengan merefleksikan serta menarik pembelajaran tidak han…

Securing Africa's Land for Shared Prosperity: A Program to Scale Up Reforms a…

This book provides simple, practical steps to reduce the vulnerability of the region's 90 percent of undocumented rural lands to "land grabs" and increases the chances of successful, mutually beneficial investment deals. The book shows how Sub-Saharan Africa can leverage its abundant and highly valuable natural resources to eradicate poverty by improving land governance through a ten point prog…