Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 85, Tambahan Lembaran Negara no. 5416, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotte…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 73, Tambahan Lembaran Negara no. 5412, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Rotterdam yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan l…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2013 dalam Lembaran Negara No.50, Tambahan Lembaran Negara no. 5406, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendana…

Proses Pembentukan Undang-Undang di India (Suatu Analisis Perbandingan)

Fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang. Penyusunan RUU merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Sebelum di DPR, beberapa tahap ini berlangsung di departemen pemerintah. Banyak masalah yang masih ditemukan dalam proses ini legislatif di Indonesia, misalnya, koordinasi antar departemen pemerintah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis proses legislatif di Indonesia dengan me…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

Analisis Hubungan antara Kemampuan dan Kepemimpinan dengan Kinerja Anggota Ti…

Organisasi sebagai keseluruhan sistem dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan anggota organisasi dan kepemimpinan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kinerja dengan kemampuan dan kepemimpinan dalam Tim Kerja Perancangan UU Sekretariat Jenderal DPR RI.

Landasan yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia

Legislasi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan hukum Indonesia, sebagai konsekuensi dari penerapan konsep Rechtstaats. Dalam konteks ini, sampai masalah-masalah saat ini masih ditemukan dalam bentuk dan subtansi hukum lama dan baru. Untuk itu, reformasi hukum di Indonesia harus disinkronkan dengan hukum dasar dan enactments lainnya.

Proses reformasi konstitusi transisi (pengalaman Indonesia dan perbandinganny…

Makalah ini akan menganalisa reformasi konstitusi di Indonesia sejak tahun 1999-2002 setelah masa otoriter Soeharto. Ia berangkat dari asumsi-asumsi di atas bahwa: (a) reformasi konstitusi adalah proses yang sangat rumit; (b) sulit diprediksi hasilnya, terutama apabila dilakukan di masa peralihan dari pemerintah otoriter; serta (c) kesulitan itu telah dilalui oleh banyak negara di dunia. Makala…

Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Di Tingkat III

UU Nomor 12 Tahun 1995, Buku II

Daftar inventarisasi perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang D…

Buku ini memberikan informasi mengenai undang-undang yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang dibentuk DPR RI bersama Pemerintah dapat dimohonkan pengujiannya terhadap UUD Tahun 1945, karena alasan dianggap melanggar dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Sejak tahun 2003 sampai d…

Himpunan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 1526 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.099 2 HIM

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Buku Kesatu

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (TR).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD

Peraturan pembayaran gaji, uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791402316

Deskripsi Fisik

vi, 648 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 PER

Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2005-2007 edisi lengkap Buku I

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 900 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Jurnal legislasi Indonesia: Hukuman mati di Indonesia

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 4 No.4 - Desember 2007 ini berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas topik hukuman mati di Indonesia. Antara lain Masalah pidana mati dalam perspektif global dan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia oleh Barda Nawawi Arief; Permasalahan pidana mati dewasa ini di Indonesia oleh Komariah Emong Sapardjaja; Sosiologi hukuman mati oleh Satjipto Rahardjo…

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation: Tanggung jawa…

Jurnal legislasi Indonesia Vol 6 No.2 - Juni 2009 ini berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Antara lain : Mengapa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan oleh Herlien Budiono; Akar permasalahan kontroversi seputar tanggung jawab sosial perusahaan oleh Shidarta; Beberapa persoalan hukum seputar tanggung jawab sos…

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesia Journal of Legislation: Menyongsong pe…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 4 Desember 2012 membahas topik Pemilu 2014. Berisi artikel-artikel ilmiah: Partai politk dan demokrasi Indonesia menyongsong pemilihan umum 2014 oleh Munafrizal Manan; Pemilihan Umum tahun 2014: Pemilih rasional dan pemilih irrasional oleh Andi Subri; Kewajiban verifikasi parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 oleh Mualimin Abdi, dan a…