Ditapis dengan
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konve…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 31 Maret 1976 dalam Lembaran Negara nomor 18, Tambahan Lembaran Negara nomor 3076. Undang-undang ini mengesahkan tentang Konvensi Tokyo 1963 tentang "Offences And Certain Other Acts Committed on Board Aircraft", Konvensi The Hague 1970 tentang "The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft" dan Konvensi Montreal 1971 tentang "The S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1976 tentang Anggaran Pendapa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 8 Maret 1976 dalam Lembaran Negara nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3070. Undang-undang ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ketiga dalam rangka pelaksanaan REPELITA II 1974/1975 -- 1978/1979. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 mengikuti prioritas nasional sebagaimana …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1958 tentang tentang Peneta…
Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 Juni 1958 dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958, dalam lembaran negara nomor 82, undang-undang ini mengatur dan menetapkan anggaran untuk Kementrian Kehakiman pada tahun dinas 1955 yang membahas tentang pengeluaran dan penerimaan pada tahun anggaran berlangsung.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 4420.Di dalam undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan mo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Bi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 88 dan tambahan lembaran negara nomor 4414, Undang-undang ini dibentuk bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas OHMG. Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh meru…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undan…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 496. Undang-undang ini menjelaskan berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undan…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 504. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 96 ayat 1 undang-undang dasar sementara republik Indonesia telah menetapkan undang-undang Darurat No.8 tahun 1951 tentang perubahan reglement A yang dilampirkan pada rechtenordonnantie, staatsblad 1931No.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 20 tahun 2004 tentang Penetapan Praturan Pemerintah Pengg…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 87 dan tambahan lembaran negara nomor 4413, undang-undang ini dibentuk bertujuan untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu, oleh karena itu pemerintah perlumenetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang peru…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang Pengeasahan Kyoto Protocol To The U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 72 dan tambahan lembaran negara nomor 4403. Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan iklim. Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatn teknologi bersi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1954 tentang Peraturan Pena…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 588. Undang-undang ini mengenai perlu adanya untuk mengadakan Undang-undang guna menagih penghasilan lebih dari pada importer dan/atau para pabrikan yang terhutang kepada Negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Penga…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4545 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 159, tambahan lembaran Negara nomor 4459, merupakan undang-undang untuk Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta Tanggal 20 Januari 1964 dalam lembaran Negara nomor tambahan lembaran Negara nomor merupakan undang-undang yang mengatur pembangunan perumahan dan pembiayaannya, hubungan sewa-menyewa dan pedoman harga sewa serta peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 78. Tambahan Lembaran Negara nomor 483. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat nomor 9 tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapa Macam Cukai" (Lembaran-Negara nomor 43 tahun 1951) sebagai Undang-Undang. Dalam rangka menambah penda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 77. Tambahan Lembaran Negara nomor 482. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian berlakunya "indische muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat nomor 20 tahun 1951) sebagai Undang-Undang, bahwa Indone…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 76. Tambahan Lembaran Negara nomor 481. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama" (Undang-undang Darurat nomor 13 tahun 1952) sebagai Undang-undang. Oleh karena di beberapa daerah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 75. Tambahan Lembaran Negara nomor 480. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara nomor 19 tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat nomor 38 tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 74. Tambahan Lembaran Negara nomor 479. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat nomor 18 tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran Negara nomor 93 tahun 1951) sebagai Undang-undang. Pemerintah berdasarkan Pasal 96 a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1953 tentang Kewajiban Melapo…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Nopember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 70. Tambahan Lembaran Negara nomor 471. Undang-undang ini mengatur tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan. Dalam rangka melaksanakan politik perburuhan Pemerintah, perlu diketahui jumlah perusahaan di seluruh Indonesia serta jumlah dan susunan buruhnya. Sehubungan dengan itu, Pemerintah m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah