Government Statement on the Draft State Budget for 1990-1991 to the House of …

Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1990-1991 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Government Statement on the Draft Yearly Development Plan and the 2001 State …

Pernyataan pemerintah pada Draft Rencana Pembangunan Tahunan dan APBN 2001 untuk Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Government Statement on the Draft State Budget for 1997-1998 to the House of …

Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1997-1998 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Government Statement on the Draft State Budget for 1996-1997 to the House of …

Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1996-1997 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Government Statement on the Draft State Budget for 1983-1984 to the House of …

Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1983-1984 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Government Statement on the Draft State Budget for 1989-1990 to the House of …

Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1989-1990 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Government Statement on the Draft State Budget for 1986-1987 to the House of …

Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1986-1987 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Government Statement on the Draft State Budget for 1984-1985 to the House of …

Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1984-1985 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 115. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Vb (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 111. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Dalam Negeri Bagian III terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 113. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran urusan penyelenggaraan keuangan dan perhitungan-perhitungannya mengenai perusahaan dan jawatanjawatan (pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan,…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 114. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Va (kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 116. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian VI (kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 112. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Keuangan Bagian IV terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.72 NOT

Proses Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat…

Anggaran adalah satu instrumen penting dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Indikator yang diteliti yaitu Proses Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran pada Sekret…

Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxvii, hal. tidak urut. ; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.351.72598 NOT

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengesahkan RUU Periode 2011-2013

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…

Kinerja Ekonomi Makro Dalam RPJMN 2010 - 2014

Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran