Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1989-1990 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1986-1987 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1984-1985 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 115. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Vb (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 111. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Dalam Negeri Bagian III terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 113. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran urusan penyelenggaraan keuangan dan perhitungan-perhitungannya mengenai perusahaan dan jawatanjawatan (pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan,…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 114. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Va (kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 116. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian VI (kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 112. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Keuangan Bagian IV terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.
Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyususnan APBN, maka perkiraan proyeksi asumsi dasar ekonomi harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh karena itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang.
Anggaran adalah satu instrumen penting dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Indikator yang diteliti yaitu Proses Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran pada Sekret…
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…
Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran
Pembahasan buku ini dibagi kedalam delapan Bab. Bab pertama pendahuluan. Bab kedua membahas tentang akar sejarah pengelolaan APBN di Indonesia. Bab ketiga membahas tentang konsepsi-konsepsi dasar APBN. Bab keempat mengetengahkan tentang peran kelembagaan yaitu Pemerintah, DPR,DPD dan BPK. Bab kelima mengetengahkan tentang peran APBN yang semakin penting dan hubungannya terhadap pemerintah daera…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dinamis antara defisit anggaran, pinjaman luar negeri dan pinjaman sektor perbankan terhadap inflasi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Autoregressive (VAR) yang memiliki dua alat estimasi, yaitu impulse response dan variance decomposition. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan defisit anggaran berdampak ter…
Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2000 yang dibuat oleh pemerintah RI
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...