The DPR-RI stance on the reform process and resignation of president Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 83 halaman. : Ilustrasi.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengaruh Respon Anggota Dewan atas Aspirasi Masyarakat dan Fraksi di DPR RI t…

Penelitian yang menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif korelasional ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai respon anggota dewan atas aspirasi masyarakat dan peran fraksi di DPR RI sehingga akan dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kinerja dewan.

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun sidang 1959 rapat ke-39 s.d 55

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-39-55 membicarakan keterangan pemerintah tentang pengeluaran H.C.J.G. Schmidt dari Indonesia; RUU penetapan UU darurat no.4 tahun 1956.....

Mendung Di Atas Senayan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3244-09-7

Deskripsi Fisik

xvii + 383 hlm; 15 x 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 MAN m

The Indonesia parliament and democratization

2 eks

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982 - 1987

Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970 - 28 Oktober 1971)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan penetapan anggaran. Buku ini juga mengemukakan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masa…

Membangun Hubungan DPR dan Media

Buku “Membangun Hubungan DPR dengan Media” berisi poin-poin penting dalam membangun relasi dengan media. Buku ini dikemas untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pentingnya membangun relasi dengan media, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai strategi, fungsi, peran, dan program-program yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, serta kiat-kiat berhadapan dengan insan m…

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…

Panduan Tata Tertib DPR RI

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

DPR RI Periode 2009-2014: catatan akhir masa bakti

Tulisan dalam buku ini meliputi: Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak:catatan kritis terhadap sistem pemilu 2009;Upaya peningkatan kinerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat;Peran kepentingan anggota legislatif dalam proses kebijakan publik;Peningkatan fungsi politik DPR Ri:perspektif representasi rakyat;Implikasi putusan MK terhadap hubungan DPR RI dan DPD;Impeachment dalam…

Mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah dengan Jurnalisme

Ternyata jurnalisme bisa mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Buku ini bisa memaknai 33 berita utama tentang hubungan DPR dan Pemerintah di ahrian kompas,Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Menggunakan analisis wacana,dia bisa menjelaskan wacana yang ingin disampaikan ketiga surat kabar tersebut kepada pembacanya tentang hubungan DPR dan Pemerin…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisi peraturan Tata Tertib Lembaga Perwakilan Rakyat selama 11 (sebelas) periode, yaitu mulai sejak berdirinya Lembaga Perwakilan Rakyat yang pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat sampai dengan DPR RI Periode 1982 - 1987.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan R…

Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepabeanan

Meningat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maka untuk itu dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan.