Jurnal Ilmu Politik Edisi 21, 2010

Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagian kedua telaah berisi tulisan tentang menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah;inovasi pemerintahan daerah mengapa gagal?;Perempuan dan pilkada langsung:meretas jalan kesetaraan dalam p…

Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah

Buku ini merupakan bukti pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah bisa meningkatkan taraf hidup, kesehatan, dan pendidikan rakyat daerah, asalkan pemerintah daerah dan rakyat diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah daerahnya tanpa harus berpulang ke pemerintah pusat. Sekaligus membuktikan kreativitas, dedikasi, dan terobosan inovasi yang dilakukan oleh Fadel …

Otonomi daerah dan daerah otonom

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang 22 tahun 1999 dan diterapkannya pronsip-prinsip otonomi daerah, maka muncul beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, maka buku ini membaha tentang sosialisasi otonomi daerah seperti kesiapan daerah,proporsi perimbangan keuangan pusat-daerah, penataan organisasi perangkat daerah,penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungj…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 dalam Lembaran Negara No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 5589, merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil k…

Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah

Buku ini menguraikan dengan jelas hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan bagaimana praktek menyelenggarakan pemerintah di daerah demi terwujudnya cita-cita atau tujuan negara.

Perpu No. 3 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005 Tentang Peruba…

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah dan Pilkada ini dilengkapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah

Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya

Buku ini berisi tentang otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemikiran perjalanan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah di Indonesia dan konsep ideal pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih bermoral, bermartabat dan inovatif serta mandiri.

Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Persp…

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dinamika Politik Pemekaran Daerah

Dalam kaitan dengan kondisi dan kinerja daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran, para peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kajian di dua provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat dan Maluku Utara, yang kemudian diterbitkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait dengan pemb…

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2…

Buku ini berusaha memotret praktik dan implementasi desentralisasi kewenangan dan/atau urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan mengambil beberapa kasus di daerah, antara lain kasus di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Utara. Buku ini membahas dan menyoroti antara lain kewenangan gubernur dalam sengketa da…

Hukum Administrasi dan Good Governance

Tanpa hukum administrasi, tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogyanya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya ke arah kodifikasi hukum administrasi umum. Atas dasar hukum administrasi…

Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah

Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…

Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi dan Desen…

Kewenangan Organ dan Lembaga daerah dalam sistem pemerintah daerah sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dianalisis dari karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah bang…

Naskah Akademik: Naskah Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Naskah Kajian Akademik pembentukan Provinsi Papua Selatan memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang peraturan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Universitas Cendrawasih di wilayah Papua Selatan, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni kabupaten Mer…

Naskah Akademik: Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Sukabumi: Penilaian Faktor…

Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Naskah Akademik: Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan …

Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…

Naskah Akademik: Revisi Kajian Kuantitatif Kelayakan Pembentukan Kabupaten Lo…

Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…

Naskah Akademik: Laporan Hasil Kajian Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai P…

Laporan hasil kerja Tim Pengkaji Pembentukan Kabupaten Adonara disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan guna menyikapi aspirasi masyarakat Adonara yang berkembang, dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan tujuan melakukan penilaian atas kelayakan Adonara menjadi sebuah Daerah Otonom baru, yang dianalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tah…