Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2001

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 72 hal.: ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-425-884-9

Deskripsi Fisik

xv, 272 hal. ; 21 cm

Judul Seri

Buku ini membahas dalam pembentukan peraturan perundang - undangan, dan disertai secara teoretis untuk memahami hakikat pembentukan peraturan perundang - undangan. Memahami pembentukan peraturan secar

No. Panggil

347.05 ANS l

Hukum pembentukan peraturan perundang undangan

Peranan dan fungsi peraturan perundang undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Peraturan perundang undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita cita luhur pembentukannya,

De Geest van Artikel 110 van het Nederlandsch-Indisch Regerings-Reglement, Be…

Kata Pengantar: “Bangsa Belanda telah diberitahu dalam berbagai kesempatan bahwa, menurut banyak orang, kebutuhan untuk mengatur urusan percetakan di Hindia Belanda perlu diatur dengan undang-undang. Sebagaimana telah diindikasikan secara jelas dalam pembahasan ayat terakhir pasal 59 UUD, pengaturan oleh Undang-Undang tentang hal-hal yang tidak secara khusus tercantum dalam ayat-ayat sebelumn…

De Bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal ten Aanzien van de Wetgeving in Ne…

Buku ini memuat tentang Yurisdiksi Gubernur Jenderal terkait dengan Perundang-Undangan di Hindia-Belanda dan terdiri dari lima bagian. Bagian satu berisi periode 1609-1814 dan periode 1814-1848. Bagian kedua berisi Konstitusi tahun 1848 dan Peraturan Pemerintah tahun 1854. Bagian ketiga berisi Konstitusi tahun 1922, Konstitusi Hindia, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta Gubernur Jenderal …

Policy Paper: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penan…

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air dimana Indonesia menajdi salah satu negara dnegan resiko tinggi terhadap bencana.

Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 dan Peraturan-peraturan jang Berhubungan de…

Buku ini memuat terutama Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 (UU No. 74 Tahun 1957; LN 1957/160) beserta memori penjelasannya (TLN 1957/1485).

Undang undang tentang paten dan merek tahun 2001

buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997

Dasar dasar pembinaan, pendidikan, dan pengembangan generasi muda

buku ini merupakan kumpulan segala topik yang berhubungan dengan pendidikan politik generasi muda, mulai dari kumpulan keputusan presiden RI mengenai topik tersebut serta juga bada pidato dan ceramah para tokoh politik seperti menteri dan tenaga ahli mengenai kepemudaan dan pendidikan politik

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1978-1983

Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…

Komentar atas Undang undang merk baru 1992 dan peraturan peraturan pelaksanaa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-495-9

Deskripsi Fisik

266 hlm. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.758 SUD k

Sepuluh Undang-undang 1999

Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelayanan dan informasi publik

dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.

Undang - undang nomor 9 tahun 1995 : tentang usaha kecil

DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…

Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 103 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Ilmu Perundang-Undangan : Teori dan Praktik di Indonesia

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria ini, maka per…

Legal Drafting

Perancangan peraturan perundang-undangan/legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundagan dan penyebarluasan. Permasalahan yang muncul dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah adanya pertentangan antara satu …

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislastion: Reformasi di…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 8 No. 3 - September 2011 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Antara lain: Perjudian nyawa dan peradilan sesat tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi oleh A. Ahsin Thohari; Pekerja oursourcing dalam undang-undang ketengakerjaan oleh Nova Asmirawati; ktidakpastian hukum pengauran oursourcing dalam Undang-undang Nomor…