Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…
Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2019.
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2018.
Undang-undang ini merupakan hasil negosiasi, persuasi dan akhirnya kompromi atau sekian banyak aspirasi. UU pemerintah Aceh merupakan salah satu implementasi dari nota kesepahaman atau MOU Helsinki. Penyusunan draft RUU dan kemudian pembahasannya di DPR jauh lebih intensif proses kominikasi dan persuasinya, baik sesama stakeholder Aceh maupun pihak terkait lainnya.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini me…
Buku 1, Volume 7
UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II
UU Nomor 4 Tahun 1993
UU Nomor 25 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V
UU Nomor 23 Tahun 2004, Buku I dan II
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 116, Tambahan Lembaran Negara nomor 4431.Undang-undang ini mengatur asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien; pembentukan konsil kedokter…
UU Nomor 1 Tahun 1995, Jilid I dan II