.Materi yang tersaji dalam buku ini amat penting untuk diketahui, utamanya bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam, sebagai bahan kajian dalam rangka memantapkan Sistem Hukum Nasional. Sebagai intelektual muda, kandidat penegak hukum dan keadilan di masa depan, Mereka sangat memerlukan materi hukum yang dapat membuka cakrawala pandangnya jauh ke depan
Buku ini membahas mengenai hukum dalam relasinya dengan pers yang merdeka, serta isinya yang substansial, kehadiran ini memperkaya pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana seharusnya kelangsungan hubungan antara pers, hukum dan demokrasi yang tepat. Kombinasi antara pengalaman Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pers serta guru besar hukum administrasi negara, tidak …
Buku ini berisi pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan dan memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut Lingkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Selanjutnya diuraikan letak hukum perburuhan dalam Sistem Hukum Perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahasan berikutnya memuat secara gar…
Buku Filsafat Hukum Islam yang ditulis oleh Prof. Alaiddin Koto ini mengetengahkan pembahasan tentang hakikat hukum Islam yang sangat diperlukan oleh siapa saja yang ingin menangkap substansi hukum Islam, terutama kalangan mahasiswa yang menuntut Ilmu di Perguruan-Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) atau Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS), da…
Buku ini menguraikan tentang Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana, penerapannya di Indonesia, Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Pidana Fiskal, dan teori-teori lainnya yang bersangkutan khusus dengan Asas-asas Hukum Pidana. Buku ini sudah mengalami penyempurnaan materi dari buku sebelumnya .
Perkembangan hukum pidana terutama tentang penegakan hukum pidana dan pembaruan hukum pidana, yang sangat mendapatkan perhatian di tengah masyarakat yang terus berobah.
Ditetapkannya Perbandingan Hukum Pidana sebagai suatu bidang studi yang berdiri sendiri, sudah barang tentu perlu ditunjang dengan bahan bacaan/kepustakaan yang cukup. Bahan bacaan Perbandingan Hukum Pidana yang ada kebanyakan berbahasa asing yang tidak mudah diperoleh. Sementara itu, bahan bacaan dalam bahasa indonesia yang sudah dipublikasikan juga relatif masih sangat kurang. Oleh karena itu…
Hukum pidana materiil yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-syarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan dikenai tindakan hukum tertentu. Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana Indonesia, p…
Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya gun…
Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…
Korupsi, terorisme, dan narkoba adalah tiga bentuk tindak pidana yang dianggap paling mengkhawatirkan. Keberadaan ketiga kejahatan tersebut dapat memberikan dampak sistematis, perlahan namun pasti kehancuran elemen bangsa. Dampaknya tidak hanya pada saat ini tapi juga di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah ketiga tindak pidana tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi khusus…
Pemberian properti bagi asing selama ini terhalang oleh asas nasionalitas yang menerapkan prinsip perlakuan berbeda dalam hukum pertanahan yang dalam praktik cenderung menerapkan asas pelekatan vertikal. Perlakuan tersebut berdampak negatif pada iklim investasi Indonesia, khususnya dalam bidang properti. Konsep pengembangan hukum bangunan tidak saja bermanfaat untuk menstimulus investasi asing …
2 buku