Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Desember 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2979 undang-undang ini menetapkan tentang pemberian tanda-tanda kehormatan atas jasa baktinya mendapat penghargaan yang wajar dari Negara, maka perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 (Lembaran Negara Republik I…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2976 undang-undang ini membahas tentang larangan penarikan cek kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya, untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-undang Nomor 17 Tahu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 April 1961 dalam Lembaran Negara No. 207 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2270 merupakan undang-undang tentang ilmu dan keahlian azasnya untuk mengabdi kepada tanah air, karenanya perlu dikembangkan dan dilaksanakan, bahwa dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana sangat diperlukan tenaga sarjana dari perbagai jurusan,…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 September 1971dalam Lembaran Negara Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2974 undang-undang ini membahas tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967 diajukan untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1967 yang harus disampaikan oleh Pemerin…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 1961 dalam Lembaran Negara No. 214 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2273 merupakan undang-undang tentang pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila karena peraturan-peraturan lama tidak ses…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 September 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2973 undang-undang ini membahas tentang memberi penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian Anggota DewanPerwakilan Rakyat dan sambil menunggu peninjauan masalah pensiun bagi LembagaNegara secara keseluruhan, dianggap perlu mengadakan perubahan dalamang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 September 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2972 undang-undang ini menetapkan pada tanggal 24 Nopember 1970 telah ditanda-tangani Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia dan Perjanjian Persahabatan ini perlu disetujui dengan Undang-undang.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 September 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971 undang-undang ini membahas kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pih…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964 undang-undang ini dibuat untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia di masa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, dan berhubungan d…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2963 undang-undang ini menetapkan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 d…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 21 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2960 undang-undang ini menetapkan untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 adalah manifestasi daripada rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaa…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1961 dalam Lembaran Negara No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara No.--merupakan undang-undang tentang Penetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961 maka untuk itu perlu diatur dalam Undang-undang.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959 undang-undang ini menetapkan untuk memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958 undang-undang ini menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, oleh karena itu Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaa…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1961 dalam Lembaran Negara No. 20 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2159 merupakan undang-undang mengenai Perjanjian Pos sedunia dan persetujuan-persetujuannya yang dimaksud dengan Undang-undang ini bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai anggota Union Postale Universelle (Perkumpulan Pos Sedunia), pada tanggal 3 Oktober 195…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 14 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2153 merupakan undang-undang mengenai Persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional Nomor 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi perburuhan internasiona…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 3 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2124 merupakan undang-undang mengenai Penetapan semua Undang-undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang dikarenakan semua undang-undang Darurat dan semua Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 November 1951 dalam Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 191. Undang-undang ini mengatur tentang Penyerahan Urusan Penelaahan Film kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Alasan pemerintah dahulu untuk mengadakan penelaahan film terutama didasarkan bahwa pertunjukan-pertunjukan film dapat m…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957 undang-undang ini menjelaskan bahwa dari tanggal 28 Pebruari 1970 sampai dengan tanggal 6 Maret 1970 di Jakarta telah dilangsungkan perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Malaysia mengenai Penetapan Garis Ba…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 164, Tambahan Lembaran Negara nomor 1692. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958). Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pen…