Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendap…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 21 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2960 undang-undang ini menetapkan untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 adalah manifestasi daripada rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Anggaran Penda…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1961 dalam Lembaran Negara No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara No.--merupakan undang-undang tentang Penetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961 maka untuk itu perlu diatur dalam Undang-undang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan P…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959 undang-undang ini menetapkan untuk memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan T…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958 undang-undang ini menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, oleh karena itu Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1961 dalam Lembaran Negara No. 20 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2159 merupakan undang-undang mengenai Perjanjian Pos sedunia dan persetujuan-persetujuannya yang dimaksud dengan Undang-undang ini bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai anggota Union Postale Universelle (Perkumpulan Pos Sedunia), pada tanggal 3 Oktober 195…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan kon…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 14 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2153 merupakan undang-undang mengenai Persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional Nomor 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi perburuhan internasiona…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 3 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2124 merupakan undang-undang mengenai Penetapan semua Undang-undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang dikarenakan semua undang-undang Darurat dan semua Peratu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 November 1951 dalam Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 191. Undang-undang ini mengatur tentang Penyerahan Urusan Penelaahan Film kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Alasan pemerintah dahulu untuk mengadakan penelaahan film terutama didasarkan bahwa pertunjukan-pertunjukan film dapat m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Anta…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957 undang-undang ini menjelaskan bahwa dari tanggal 28 Pebruari 1970 sampai dengan tanggal 6 Maret 1970 di Jakarta telah dilangsungkan perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Malaysia mengenai Penetapan Garis Ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 87 tahun 1958 tentang Perubahan Undang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 164, Tambahan Lembaran Negara nomor 1692. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958). Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 85 tahun 1958 tentang Rencana Pembangu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 161, Tambahan Lembaran Negara nomor 1689. Undang-undang ini tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960. Rencana Pembangunan Lima Tahun ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 84 tahun 1958 tentang Perubahan Pasal-…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 160, Tambahan Lembaran Negara nomor 1688. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953). Dalam rangka menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif, maka perlu ditetapka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 83 tahun 1958 tentang Penerbangan.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 159, Tambahan Lembaran Negara nomor 1687. Undang-undang ini mengatur tentang Penerbangan. Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, masalah-masalah penerbangan di Negara Republik Indonesia masih berdasarkan peraturan-peraturan penerbangan yang diselenggarakan ole…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 82 tahun 1958 tentang Perpanjang Jangk…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 152, Tambahan Lembaran Negara nomor 1680. Undang-undang ini mengatur tentang Perpanjang Jangka Waktu Satu Tahun daripada Keadaan Perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disahkan dengan Undang-Undang No. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 81 tahun 1958 tentang Kedudukan Keuang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 1958 dalam Lembaran Negara nomor 145, Tambahan Lembaran Negara nomor 1673. Undang-undang ini mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka menetapkan nominal baru tentang gaji/uang kehormatan dan tunjangan yang sesuai dengan perubahan keadaan perekonomian dan menye…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 1958 dalam Lembaran Negara nomor 144, Tambahan Lembaran Negara nomor 1675. Undang-undang ini mengatur tentang Dewan Perancang Nasional. Dalam rangka menyiapkan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunannya, maka dipandang perlu membentuk badan khusus yang dinamai Dewan Peranca…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Kope…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 1958 dalam Lembaran Negara nomor 139, Tambahan Lembaran Negara nomor 1669. Undang-undang ini mengatur tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan-Peraturan Koperasi yang ada yaitu ordonansi tahun 1933 No. 108 dan tahun 1949 No.179 hanya mengatur mengenai cara pendirian, pengesahan, dan bekerja perkumpulan koperasi. Hal tersebu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 1958 dalam Lembaran Negara nomor 138, Tambahan Lembaran Negara nomor 1725. Undang-undang ini mengatur tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Dalam rangka memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan perkembangan ekonomi nasional yang sehat, maka masih diperlukan penanaman modal asing di Indonesia. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 77 tahun 1958 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 136, Tambahan Lembaran Negara nomor 1667. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 70)” sebagai Undang-Undang. Rakyat Indonesia sebagian besar merupakan Masyarakat Tani dan N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 76 tahun 1958 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 135, Tambahan Lembaran Negara nomor 1666. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin, dan Sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 64)” sebagai Undang-Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah