dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…
Praktik penerapan hukum pidana yaitu masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik menjadi pembahasan dari buku ini. Dengan kehadiran buku ini diharapkan masalah hukum yang sering diperdebatkan di sidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.
Buku ini merupakan salah satu referensi hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, namun penting untuk diketahui. Sebab, hukum pidana merupakan bagian dari komponen hukum yang paling banyak dihadapi sebagian besar masyarakat. Karena itum dubutuhkan referensi hukum pidana yang cara penyajian dan pembahasannya ringan, lugas dan mudah dipahami.
Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana, yaitu dengan membandingkan sistem dan k…
Buku ini membahas tentang bagaiman cara berhukum. Penulis pun menyampaikan pandangan prihal pembangunan hukum yang berdimensi kemanusian dan nilai-nilai keadilan sejati, makna ketertiban, komunitas lokal dengan kebijakannya yang khas tetapi efektif, penyelewengan atas gagasan kepastian hukum, hingga cara bangsa-bangsa berhukum.
Karya Eugenius Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, membuka wawasan baru: betapa pentingnya hukum kodrat itu harus diperhatikan dalam kehidupan suatu negara. Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain daripada kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmat…
Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (UU No.5 Tahun 1997), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuna,mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Bab buku ini membahas juga tentang hukum psikotropika dan efektivitas penegakannya;penegakan hukum psikotropika dan peran serta masy…