Undang-undang Republik Indonesia nomor 55 tahun 1958 tentang Penetapan Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 105, Tambahan Lembaran Negara nomor 1640. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 78) sebagai Un…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 54 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 dan Un…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Und…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Maret 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 551. Undang-undang ini mengenai pembentukan Kota Tegal sebelum Perang Dunia ke-II telah mempunyai tingkatan yang sejajar dengan Kabupaten dahulu, sehingga status sebagai Kota Kecil sudah selayaknya dirasakan sebagai suatu kemunduran buat daerah tersebut, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gela…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 103 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 705. Undang-undang ini perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur urusan akuntansi; dan memperlindungi gelar "akuntan" ("accountan") dengan undang-undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 706. Undang-undang ini menetapkan tentang tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export Import Bank of Washington sebagai penglaksanaan pemberian kredit, yang berjumlah setinggi-tingginya 100 juta dollar Amerika Serikat oleh Bank tersebut, masih har…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tari…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 711. Undang-undang ini menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953 dan tahun-tahun berikutnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 117, tambahan lembaran Negara nomor 4432, merupakan Undang-Undang yang menjamin Akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, keg…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 114, Tambahan Lembaran Negara nomor 4429.Undang-undang ini mengatur proses pengungkapan kebenaran, pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dan pertimbangan amnesti yang semua ini diharapkan membuka jalan bagi p…

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4415. Dalam undang-undang ini diatur secara rinci tugas dan kewenangan dari komisi yudisial, ditunjuk dan pemberhentian anggota komisi yudisial, pembatasan perangkap untuk posisi anggota komisi yudisial, dan panitia seleksi untuk mempersiapkan calon angg…

Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 86 dan tambahan lembaran negara nomor 4412. Dengan berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang…

Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 85 dan tambahan lembaran negara nomor 4411 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, dan…

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 67dan tambahan lembaran negara nomor 4401.Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang sudah tidak sesuai lagi.Pembaharuan Undang- undang tentang Kejaksaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran ke…

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggung…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004, dalam Lembaran Negara nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara nomor. 4400, merupakan undang-undang yang membahas tentang pemeriksaan keuangan negara. Undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, dan memiliki landasan operasional yang memadai bagi…

Undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Goron…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga l6 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor. 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 4398., merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah provinsi Gorontalo, khususnya di bidang hukum pada saat ini telah sampai pada tahap yang menghendaki perlunya p…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 4396 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Banten. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Banten. Tujuan dari undang-undan…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 61, tambahan lembaran Negara nomor 4395 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Maluku Utara. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Maluku Utara. Tujuan dari …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Pera…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 727. Undang-undang ini mengenai Perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Pada bulan April 1951, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mr. A. Subardjo, dalam kunjungannya ke Thailand, menyatakan Perjanjian Pers…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 102, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIIA (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 dan …