Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 85 dan tambahan lembaran negara nomor 4411 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, dan…

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 67dan tambahan lembaran negara nomor 4401.Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang sudah tidak sesuai lagi.Pembaharuan Undang- undang tentang Kejaksaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran ke…

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggung…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004, dalam Lembaran Negara nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara nomor. 4400, merupakan undang-undang yang membahas tentang pemeriksaan keuangan negara. Undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, dan memiliki landasan operasional yang memadai bagi…

Undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Goron…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga l6 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor. 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 4398., merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah provinsi Gorontalo, khususnya di bidang hukum pada saat ini telah sampai pada tahap yang menghendaki perlunya p…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 4396 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Banten. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Banten. Tujuan dari undang-undan…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 61, tambahan lembaran Negara nomor 4395 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Maluku Utara. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Maluku Utara. Tujuan dari …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Pera…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 727. Undang-undang ini mengenai Perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Pada bulan April 1951, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mr. A. Subardjo, dalam kunjungannya ke Thailand, menyatakan Perjanjian Pers…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 102, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIIA (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 dan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 109. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi Bagian I terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republ…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 101, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 dan Un…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara nomor 100, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955 menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 113 da…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 32, tambahan lembaran Negara nomor 4377 merupakan undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air. Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan menyeluruh meliputi proses pengelolaan sumber daya air, wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, kebijakan dan stra…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2004 tentang Perhitungan Angga…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 25, tambahan lembaran Negara nomor 4371 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perhitungan anggaran Negara tahun 2002. Anggaran Negara tahun 2002 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengatur badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Und…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks. Sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian interna…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pers…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 14 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Luar Negeri Bagian II terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Ne…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 14 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan negara dalam mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka pengelolaan dan pertang…