Kamus administrasi perkantoran

Edisi

ed. 3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

295 hlm, : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 651.03 THE

Metode Riset Ilmu Administrasi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-22-0784-8

Deskripsi Fisik

viii, 242 Hal. : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Digitalisasi Jadwal Rapat Tender Menggunakan Google Calendar Sebagai Sistem P…

Digitalisasi jadwal rapat tender merupakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan menggunakan Google Calendar sebagai sistem pengingat, solusi ini dirancang untuk mengatasi ketidakhadiran pelaku pengadaan dalam rapat penting. Google Calendar memungkinkan penjadwalan digital yang mudah diakses oleh semua pihak ya…

Penyusunan LKIK (Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan) Seleksi ASN sebagai Dasa…

**Abstrak** Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan, dengan karakter BERAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Untuk mendukung pelaksanaan seleksi ASN yang akurat dan akuntabel, diperlukan Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan (LKIK) sebagai dasar penyusunan SOP. Penulis, sebagai A…

Optimalisasi Manajemen Berkas Hasil Rapat Berbasis Digital pada Sekretariat B…

Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan berkas hasil rapat yang efisien dan efektif menjadi semakin penting, terutama bagi lembaga publik seperti Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen berkas hasil rapat dengan mengimplementasikan sistem berbasis digital yang terintegrasi. Melalui analisis kebutuhan, pemilihan platfo…

Penerapan aplikasi google drive sebagai media file sharing dan inventarisasi …

Laporan ini membahas penerapan aplikasi Google Drive sebagai media file sharing dan inventarisasi risalah rapat di Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan akses dokumen risalah rapat yang sebelumnya tersebar dan sulit diakses seca…

Peningkatan Pelayanan Pembayaran pada Bagian Administrasi Keuangan Setjen dan…

Proyek perubahan peningkatan pelayanan pembayaran ini dibangun dengan konsep menyelenggarakan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders yaitu pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan terukur. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan kepuasan kepada stakeholders ada beberapa inovasi yang dilakukan antara lain menyediakan nomor antrian, menyusun alur pelayanan pembayar…

TALAKGIAT (Tatalaksana Kegiatan) Ketua DPR RI

Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Pejabat Eselon IV. Moh. Kudori mengambil judul mengenai TALAKGIAT (Talaksana Kegiatan) Ketua DPR RI.

KO PA PA = Koordinasi Proses Percepatan Administrasi Pemberhentian dan Pengan…

Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…

Kertas Kerja Cash Planning (perencanaan kas) di Lingkungan Inspektorat Utama

Kertas kerja cash planning (peremcanaan kas) berupa data Microsoft Excel memuat rencana kegiatan yang dilakukan selama setahun, jumlah biaya yang harus dikeluarkan, perencanaan pembagian kas pada bulan januari sampai desember sesuai dengan tingkat kepadatan dan sisa anggaran.

Digitalisasi Dokumen Pertanggungjawaban Reses Anggota pada Bagian Perbendahar…

Pada tahap rancangan ini, penulis merumuskan permasalahan yang ada di unit kerja Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Saat ini peserta bekerja di unit Perbendaharaan Belanja Dewan sebagai Verifikator Data Laporan Keuangan. Salah satu tugas dari Verifikator Data Laporan Keuangan yaitu Verifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan Anggota DPD RI (Reses). Doku…

Pengembangan Aplikasi SIPENJAGARB untuk Menu Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…

Optimalisasi Penyimpanan dan Penghapusan BMN Melalui Aplikasi E-Soman BMN (El…

Aksi perubahan Optimalisasi Penyimpanan dan Penghapusan melalui Aplikasi e-SOMAN BMN (e-storage management) berbasis web-based yang bisa diakses di mana saja (Personal Computer dan perangkat elektronik berbasis Android) merupakan langkah konkrit dalam pemenuhan kebutuhan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dikantor pusat dan di kantor daerah di Ibukota Provinsi di lingkungan Sekretariat Jend…

"OPEN HARAPAN" Optimalisasi Penyampaian Bahan Rapat Panitia Khusus Melalui Ap…

Implementasi aksi perubahan “OPEN HARAPAN” Penyampaian Bahan-Bahan Rapat Panitia Khusus melalui Aplikasi Simfoni telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan dalam melaksanakan aksi perubahan ini berkat dukungan Tim Efektif yang berkomitmen untuk bekerja secara sinergis. Harmoni dalam kerja sama antara Act leader dan Tim Efektif menjadi key success factor terb…

Optimalisasi Pengelolaan Dukungan Bahan Rapat Sekretariat Badan Kehormatan Me…

Aksi perubahan dalam Optimalisasi Pengelolaan Dukungan Bahan Rapat secara digital melalui aplikasi Silaura BK di Set Badan Kehormatan merupakan suatu bentuk pelayanan bagian rapat untuk mempermudah menemukan kembali dokumen penting sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan khususnya pada rapat Pimpinan yang membutuhkan data otentik. Oleh karena itu kami membutuhkan tata kelola penyi…

Sistem informasi permohonan izin (SIMONIZ) kunjungan kerja anggota DPR RI

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan …

Laporan ini merupakan Aksi Perubahan mengenai "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan Keuangan Kantor Daerah (SIPEKAT)" yang menjadi wujud inovasi untuk merespon kebutuhan akan penatausahaan keuangan yang lebih sistematis dan mudah. Penatausahaan keuangan selama ini dilakukan tanpa ada standarisasi. Sehingga proses pencatatan dan pelaporan seringkali tidak …

Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung (Si Pedang)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

"SIMAK Kunker" Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI

Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi V DPR RI. Kunarto mengambil judul mengenai aplikasi "SIMAK Kunker"…

Manajemen pelayanan publik

Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipatif sudah terbangun secara sistemati…