Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN

Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyususnan APBN, maka perkiraan proyeksi asumsi dasar ekonomi harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh karena itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang.

Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Proses Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat…

Anggaran adalah satu instrumen penting dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Indikator yang diteliti yaitu Proses Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran pada Sekret…

Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxvii, hal. tidak urut. ; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengesahkan RUU Periode 2011-2013

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…

Kinerja Ekonomi Makro Dalam RPJMN 2010 - 2014

Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa

Pembahasan buku ini dibagi kedalam delapan Bab. Bab pertama pendahuluan. Bab kedua membahas tentang akar sejarah pengelolaan APBN di Indonesia. Bab ketiga membahas tentang konsepsi-konsepsi dasar APBN. Bab keempat mengetengahkan tentang peran kelembagaan yaitu Pemerintah, DPR,DPD dan BPK. Bab kelima mengetengahkan tentang peran APBN yang semakin penting dan hubungannya terhadap pemerintah daera…

Analisis Dampak Defisit Anggaran, Pinjaman Luar Negeri dan Pembiayaan Sektor …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dinamis antara defisit anggaran, pinjaman luar negeri dan pinjaman sektor perbankan terhadap inflasi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Autoregressive (VAR) yang memiliki dua alat estimasi, yaitu impulse response dan variance decomposition. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan defisit anggaran berdampak ter…

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2000 yang dibuat oleh pemerintah RI

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan …

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13 dengan acara pembicaraan pidato Presiden RI/keterangan Pemerintah tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1972/1973. Laporan dan pengesahan peraturan tata tertib. pembentukan dan pengesahan badan IIPO (Indonesian Inter Parliamentary Organization). Dan laporan panitia chusus MII dan pengambila…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI tahun 1970/1971 rapat ke 21 s/d 2…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1970/1971 rapat ke 21 s/d 28 membicarakan tentang amanat presiden RI sebagai pengantar nota keuangan dan RAPBN tahun 1970/1971.

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1990/1991 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1990/1991 rapat ke 22 membahas tentang pembicaraan tingkat II / pemandangan umum para anggota atas RUU tentang APBN 1991/1992 dan nota keuangan.

Risalah rapat DPR RI tahun 1987/1988 rapat ke-21 tentang APBN tahun anggaran …

Risalah rapat DPR RI masa persidangan III tahun 1987/1988 rapat ke-21 membahas tentang pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas ruu tentang APBN tahun anggaran 1988/1989

Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan Anggara…

Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun A…

Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8722-06-3

Deskripsi Fisik

viii, 227 hlm. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman umum pengelolaan anggaran DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 138 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 PED