dasar-dasar hukum pidana Indonesia

Buku ini membahas tentang dasar-dasar hukum pidana diantaranya: penafsiran undang-undang pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut tempat, pasal 1 ayat 1 KUHP, tentang tindak pidana atau strafbaarfeit,, dolus dan culpa.dll

Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: penegakan hukum dalam praktik…

Secara filosofi, jiwa asas PK pidana:”hanya dapat diminta oleh terpidana atau ahli warisnya”,berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Belakangan MA menafsirkan, bahwa be…

Het Koninklijk Besluit van 15 october 1915 No. 33 & 4 mei 1917 no. 46

"Buku ini secara garis besar menjelaskan dua keputusan kerajaan, yaitu Keputusan Kerajaan 15 Oktober 1915 No. 33 menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1915 No. 732) dan Keputusan Kerajaan 4 Mei 1917 No. 46 menetapkan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1917 No. 497). Dalam buku ini juga terdapat…

Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…

Debt Collector dalam Opini Kebijakan Hukum Pidana

Buku ini membahas aspek teoritik kebijakan perumusan norma hukum tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana dalam ilmu hukum pidana, pengaturan debt collector dibeberapa negara didunia dan konsep norma hukum tindak pidana profesi debt collector dalam kebijakan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang

Demi keadilan : Antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana enam dasawa…

Demi keadilan. Kata-kata yang begitu sarat dengan nilai hakiki dan makna. Sayangnya kini makin memudar maknanya seiring turut memudarnya nilai-nilai hakiki. Buku ini merupakan sumbangan dari para penulis yang nama-nama tertera dalam setiap artikel. Sumbangan tulisan ini diberikan dalam rangka apresiasi 6 dasawarsa Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Tulisan dalam buku ini meliputi beberapa, bagia…

Hukum Pidana islam

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Istilah jinayah yang digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.

Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan Ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu Tauhid, ilmu tentang I…

Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Edisi

Ed.1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-280-247-1

Deskripsi Fisik

xii, 226 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ASM p

Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum

Buku ini mengedepankan tentang adanya gagasan pembaharuan konsepsi hukum pidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis. oleh karena itu, dalam buku ini juga diajukan gagasan tentang konsep negara hukum, politik hukum dalam konsep negara hukum, konsep politik hukum pidana dalam negara hukum. aliran dalam hukum pidana, dan politik hukum pidana dalam era otonomi daerah serta pembangunan siste…

Tindak pidana terhadap kehormatan

Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bentuk-bentuk tindak pidana kehormatan seperti penistaan, fitnah, dan penghinaan; tindak pidana terhadap kehormatan khusus seperti penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, kepala neg…

Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara

Pemahaman hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law) menjadi sangat penting, ketika banyak orang yang mengalami “sindrom teknologi”, yaitu rasa ketakutan yang berlebihan karena khawatir menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan cybercrime. Karena itu, sangat wajar apabila saat ini banyak kalangan menginginkan pemahaman secara benar tentang apa cybercrime, bagaimana karak…

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh manusia

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal, sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersiilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat transplant tourism untuk mend…

Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia: catatan akhir perjalanan karir

Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…

Hukum Pidana Lingkungan

Buku ini terkait hukum pidana lingkungagn yang secara umum memuat lima hal. Buku ini sangat berguna bagi dosen, peneliti, penegak hukum, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang concern dengan isu hukum pidana lingkungan

Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional

Bale Mediasi sebagai tempat penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan adalah bentuk alternatif penyelesaian perkara pra yustisia sangat penting mendapatkan legitimasi berupa payung hukum dan pengakuan dari penegak hukum dalam rangka pembaruan hukum nasional yang selama ini hanya mengatur tindakan-tindakan hukum pro yustisia yakni penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriks…

Leidraad voor Reclasseering in Nederlandsch-Indië

Buku ini membahas pedoman masa percobaan pidana (probation period) di Hindia Belanda. Buku ini dibagi menjadi enam (6) bab. Bab pertama membahas apa esensi dari masa percobaan. Bab kedua memuat tentang masa percobaan untuk penjara serta hukuman bersyarat. Bab ketiga berisi tentang masa rehabilitasi setelah hukuman penjara dan rilis bersyarat dari penjara. Bab keempat membahas metode serta aktiv…

Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht

"Buku dengan judul ‘Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht’ karya Suringa merupakan buku pengantar studi hukum pidana Belanda. Hukum pidana adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Kata ini pertama-tama digunakan untuk menunjuk seluruh peraturan yang menentukan kondisi di mana hak atas hukuman muncul untuk negara dan peraturan yang menentukan terdiri dari apa hukuman …

Militair Straf- en Tuchtrecht (Geschiedenis van het Wetboek van Militair Stra…

Buku ini adalah buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Disiplin Militer (History of the Military Criminal Code). Jika pembuat undang-undang, dalam klasifikasi dan rangking kejahatan dalam KUHP, memiliki alasan kuat untuk menahan diri dari membuat pemekaran utama serta menerapkan subdivisi, alasan yang sama tentu berlaku untuk gelar semacam itu dalam KUHP Hukum Pidana Militer . Oleh karena …

Het Strafrecht in Nederlandsch-Indië

Buku ini adalah buku panduan hukum pidana di Hindia Belanda. Ditulis oleh W. De Gelder sebagai wakil presiden pengadilan tinggi Hindia Belanda dan disunting oleh M. S. Koster yang berperan sebagai presiden dewan pertahanan Garut. Terdiri dari 325 halaman, buku ini memuat 81 artikel yang memaparkan pengertian lengkap serta kebijakan perihal-perihal yang berkaitan dengan hukum pidana berlaku di …