Panduan Tata Tertib DPR RI

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

DPR RI Periode 2009-2014: catatan akhir masa bakti

Tulisan dalam buku ini meliputi: Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak:catatan kritis terhadap sistem pemilu 2009;Upaya peningkatan kinerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat;Peran kepentingan anggota legislatif dalam proses kebijakan publik;Peningkatan fungsi politik DPR Ri:perspektif representasi rakyat;Implikasi putusan MK terhadap hubungan DPR RI dan DPD;Impeachment dalam…

Mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah dengan Jurnalisme

Ternyata jurnalisme bisa mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Buku ini bisa memaknai 33 berita utama tentang hubungan DPR dan Pemerintah di ahrian kompas,Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Menggunakan analisis wacana,dia bisa menjelaskan wacana yang ingin disampaikan ketiga surat kabar tersebut kepada pembacanya tentang hubungan DPR dan Pemerin…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisi peraturan Tata Tertib Lembaga Perwakilan Rakyat selama 11 (sebelas) periode, yaitu mulai sejak berdirinya Lembaga Perwakilan Rakyat yang pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat sampai dengan DPR RI Periode 1982 - 1987.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan R…

Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepabeanan

Meningat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maka untuk itu dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan.

Sambutan Pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Mengenai sambutan pemerintah atas persetujuan ruu tentang narkotika.

Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka atas pertimbangan bahwa UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi ma…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pangan

Rancangan Undang-undang tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1993/1994 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1993/1994 rapat ke 14-15 membicarakan tentang penyampaian pokok-pokok pikiran komisi APBN atas RUU tentang APBN tahun anggaran 1994/1995 serta nota keuangan dan laporan hasil rapat kerja dengan pemerintah mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 1994/1995. dan membicarakan pengesahan pembentukan pansus repelita VI. …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1991/1992 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan I tahun sidang 1991/1992 rapat ke 2-8 membahas tentang pembicaraan tk.I/keterangan pemerintah atas RUU tentang jaminan sosial tenaga kerja dan Pembicaraan tk.II/pemandangan umum para anggota atas RUU tentang perumahan dan pemukiman, serta pidato ketua MPR/DPR dalam rangka HUT MPR/DPR ke 46. dan penetapan keanggotaan komisi-komisi …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1991/1992 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1991/1992 rapat ke 20-23 membahas tentang 1. pembicaraan tk.II/jawaban pemerintah atas RUU tentang Benda cagar Budaya,2. pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Perfilman, 3. Pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian, 4. Pembicaraan tk.IV/pengambilan keputusan atas RUU perubah…

Himpunan risalah DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke- 20 s/d 28 tentang ruu keten…

Himpunan risalah DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1971/1972 rapat ke-20 s/d 28 jilid 2 acara pembahasan tentang laporan penindjauan komisi VII dan VIII. Peninjauan komisi IX tentang kenaikan harga gula. pembicaraan tingkat I mengenai RUU tentang ketentuan2 pokok transmigrasi. laporan peninjauan komisi I, II, III, IV, V dan VI.dan pidato perdana Menteri Australia William Mc.Mohan

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 100 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 188 hal. ; 14 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 188 hal. ; 14 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-