Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap
Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria ini, maka per…
Perancangan peraturan perundang-undangan/legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundagan dan penyebarluasan. Permasalahan yang muncul dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah adanya pertentangan antara satu …
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 8 No. 3 - September 2011 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Antara lain: Perjudian nyawa dan peradilan sesat tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi oleh A. Ahsin Thohari; Pekerja oursourcing dalam undang-undang ketengakerjaan oleh Nova Asmirawati; ktidakpastian hukum pengauran oursourcing dalam Undang-undang Nomor…
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012 membahas topik utama kesetaraan gender dalam aturan hukum dan implementasinya. Berisi artikel-artikel ilmiah, seputar gender: Aspek konstitusionalitas kesetaraan gender dalam hak assasi manusia oleh A. Ahsin Thohari; Kesetaraann gender dalam aturan hukum dan implementasinya di Indonesia oleh Niniek Rahayu; Parameter kesetaraan gender dalam pemb…
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…
Penulis menyusun buku ajar ini dengan memperhatikan perkembangan terbaru dibidang perundang-undangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas legislasi telah melahirkan teori legisprudensi untuk menilai kualitas legislasi dimulai dari refleksi terhadap negara hukum modern. Buku ini memaparkan konsep-konsep penting dalam ilmu perundang-undangan agar permasalahan hukum yang kompleks dapat dijawab denga…
Indonesia merupakan negara berdasar hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau bersumber kepada UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangn harus mencerminkan atau merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial, politik, dan hukum yang ada dalam pembukaaan dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 945
UU Nomor 36 Tahun 2009, Buku I dan II
Buku ini sebagai respons atas berbagai persoalan atau kontroversi yang timbul di dalam masyarakat mengenai masalah-masalh konstitusi dan ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen atau perubahan atas konstitusi, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Buku ini mulanya adalah disertasi penulis dimana pada dasarnya untuk mewacanakan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan